Data Dinilai Aneh, Audit IT KPU

Sammy
Data Dinilai Aneh, Audit IT KPU
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan mantan Ketua MPR Amien Rais bila IT KPU harus diaudit forensik. Fahri menuding data-data DPT yang ada di KPU aneh.

"Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid itu, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu kan besar itu 8-9 persen itu bisa sampai 15 juta. Misalnya katanya ada 9 juta yang lahir tanggal 1 Juli. Kan aneh data itu," ujar Fahri di Oval Atrium Mall Epiwalk, Rasuna, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Dirinya menyebut kecurangan dalam pemilu bukan pada kecurangan manual tapi digital. Untuk itu, Fahri sependapat dengan Amien. "Kecurangan yang paling berat itu bukan kecurangan manual. Kecurangan manual itu gampang ditemukan. Si A curang, si A nyoblos sendiri, si B gak mau teken C1 dan seterusnya itu gampang. Yang bahaya adalah kecurangan digital, makanya supaya keraguan, kecurigaan ada kecurangan digital, ya forensik dong," kata Fahri.

Fahri bukan hanya memberikan kecurigaannya, Ia pun menyarankan keterlibatan ahli dari para pasangan calon untuk mengaudit data KPU. "Buka, panggil ahli dari 01, ahli dari partai partai, ini sistemnya, suruh bongkar. Bongkar itu bukan berarti mulai dari nol, tapi periksa. Ada masalah nggak di situ," ucap Fahri.

"Dia (KPU) pakai data pemilu lama, menurut saya data pemilu lama itu menurut saya data yang rawan ditumpangi dengan bahasa program tertentu yang bisa berbahaya, bisa diatur kode-kode algoritma yang berbahaya," imbuh Fahri.

Audit

Sebelumnya Amien Rais disebut meminta KPU melakukan audit forensik IT dan, jika hasilnya tidak clear, Prabowo-Sandiaga akan mundur.

Atas hal itu, KPU lalu menjelaskan penghitungan suara tidak bergantung pada IT.

"Hasil akhir pemilu itu tidak dilakukan berdasarkan teknologi informasi. Jadi hasil akhir pemilu itu berdasarkan kertas. Kertas yang secara berjenjang, mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di kecamatan oleh PPK, lalu rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, lalu naik lagi rekapitulasi di tingkat provinsi, dan terakhir rekapitulasi nasional di tingkat KPU," papar komisioner KPU Wahyu Setiawan, Jumat (1/3/2019).

Transparan

Direktur Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif Veri Junaidi menyatakan KPU mesti terbuka dan transparan agar publik dapat percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau ada permintaan untuk audit IT dari salah satu kubu harus dikoreksi atau sebagainya, ya buka saja. Supaya muncul kepercayaan publik terhadap penyelenggara," kata Veri di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Menurut Veri, audit IT dapat membuktikan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh KPU. Keterbukaan KPU ini juga penting untuk mencegah masalah, laporan atau gugatan kecurangan karena IT yang kerap muncul setelah Pemilu selesai digelar seperti IT yang di-hack atau jebol.

Veri menyebut KPU dapat mengaudit beberapa sistem IT yang digunakan selama proses penyelenggaraan Pemilu seperti Sistem Informasi Calon (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

"Ada Silon, Sipol, Sistem Pendaftaran Pemilih, ada juga rekapitulasi berbasis scan dari kota atau kabupaten. Silahkan itu diaudit," ucap Veri.

Pengamat Pemilu Erik Kurniawan mengatakan, Audit IT KPU dapat dilakukan dengan membentuk tim dari KPU, perwakilan kedua pasangan calon presiden atau partai politik, dan pengaudit.

Ia mengatakan, hasil audit yang bukan rahasia bisa diungkap ke publik. "Berdasarkan Undang-Undang ada data rahasia yang tidak bisa dibuka ke publik tapi bisa dibuka ke tim audit yang disepakati KPU. Bentuk saja tim, bentuk mekanismenya, dan hasilnya dibuka ke publik, bukan data IT yang bersifat pribadi," kata Erik yang juga peneliti di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi ini.