Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks

Terkesan, Pendukung Jokowi Lolos, Pro Prabowo Masuk BUI

Safari
 Terkesan, Pendukung Jokowi Lolos, Pro Prabowo Masuk BUI
Prabowo Subianto Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng Surabaya

Jakarta, HanTer— Aparat penegak hukum diminta tidak bersikap tebang pilih atau tidak adil dalam menangani kasus ujaran kebencian, kasus pelanggaran pidana dan Pemilu, dan kasus hoaks terutama yang disebar lewat media sosial. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dari kubu capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Saat ini, terkesan hanya kubu pro Prabowo yang dijerat hukum, sementara para pendukung Jokowi lolos.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meminta polisi bertindak adil dalam menangani kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks terutama yang disebar lewat media sosial.

Fadli mengaku melihat ada perbedaan sikap yang ditunjukan polisi dalam merespons laporan yang dilayangkan pihak pendukung pemerintah. “Beberapa laporan yang dilayangkan pihak pendukung pemerintah langsung direspons dengan melakukan penetapan tersangka, tidak lama setelah laporan polisi dibuat,” ujarnya.

Soal tebang pilih dalam hukum yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo, juga disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat capres kedua beberapa waktu lalu.

Prabowo mencontohkan ada beberapa kepala daerah yang mendukung paslon 01 namun tidak diproses, namun ketika ada yang mendukung paslon 02 langsung mendapatkan respons dari aparat penegak hukum.

"Saya rasa itu ada tebang pilih dari penegakan hukum selama masa pemerintahan Pak Jokowi, menurut saya ini juga adalah bentuk pelanggaran HAM," tegas Prabowo.

Mendapatkan pertanyaan serangan awal dari kubu oposisi, Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan sebaiknya hal tersebut langsung disampaikan kepada aparat penegak hukum. Ia bahkan menyindir kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet karena telah membuat kehebohan di publik.

"Misalnya ada orang yang mengaku dipukul, itu ada dalam tim sukses dari Pak Prabowo. Jangan asal menuduh, jangan nggrasa-nggrusu, kan sebaiknya langsung saja dilaporkan," tampik Jokowi.

Rasa Keadilan

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, penegakan hukum tebang pilih karena ada pihak yang menjadi pro Jokowi melakukan ujaran kebencian tapi lolos dari jeratan hukum, sedangkan pendukung Prabowo masuk penjara telah menciderai rasa keadilan. Karena penagakan hukum yang harusnya tajam kepada pihak yang bersalah ternyata telah bersifat diskriminatif yakni tergantung siapa yang menjadi pro penguasa.

"Harusnya hukum ditegakkan kepada siapapun dengan melihat perbuatan,pertanggungjawaban dan sanksinya, bukan melihat berasal dari kubu mana," ujar Suparji Ahmad kepada Harian Terbit, Minggu (3/3/2019).

Suparji menegaskan, hukum tidak boleh menjadi instrumen politik dan tidak boleh untuk menolong kawan atau menikam lawan. Oleh karena itu penegakan hukum yang tidak otentik akan menjadi preseden buruk dan menurunkan skeptisme terhadap imparsialitas aparat hukum. Apalagi semua pihak sudah sepakat bahwa hukum adalah pilar tegaknya NKRI yang akan berlaku (eksis) untuk selama-lamanya.

Dia mengakui, saat ini persepsi sebagian publik merasakan ada diskriminasi hukum. Tapi tetap saja aparat penegak hukum membantahnya dengan alasan apa yang dilakukannya berdasar alat bukti untuk menilai dugaan tindak pidana.

Sementara itu, Direktur Politican Review Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, sejatinya hukum harus ditegakkan bagi siapapun yang melanggar. Tidak boleh tebang pilih. Karena siapapun berkedudukan sama di muka hukum. Namun hukum juga harus berdasarkan alat bukti. Jika berdasarkan alat bukti kuat terbukti maka siapapun harus dihukum. Selain itu penegak hukum juga harus profesional. Tak boleh tebang pilih dan pilih tebang. "Hukum juga tidak boleh jadi alat politik," tegasnya.

Terkait faktanya saat ini hukum berlaku diskriminatf, Ujang tidak menjawabnya secara jelas. Ia hanya mengatakan, sejatinya hukum tidak boleh diskriminatif. "Intinya hukum tak boleh diskriminatif," paparnya.

Lolos

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, adanya pihak yang menjadi pro Jokowi terlibat ujaran kebencian tapi bisa lolos dari jeratan hukum. Sedangkan pendukung Prabowo masuk bui seperti Ahmad Dhani, Jonru Ginting dan Alfian Tanjung menjadi bukti kuat bahwa hukum telah menjadi alat kekuasaan. Dampaknya hukum menjadi rusak akibat perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum.

"Polisi, jaksa dan hakim dalam hal ini terkesan menjadi alat kekuasaan. Bukan alat negara sebagai penegak keadilan," ujarnya.

Muslim menilai, cara-cara penegakkan hukum yang diskriminatif menciderai rasa keadilan di mata masyarakat nasional maupun internasional.

“Penegakkan hukum yang tidak adil menciptakan keresahan dan mematikan demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya sebelum memantik rakyat bertindak sendiri maka polisi, jaksa dan hakim jangan menjadi alat kekuasaan tapi harus menjadi alat negara.

Ahmad Dhani

Terkait kasus Ahmad Dhani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, apa yang menimpa Ahmad Dhani merupakan bagian dari proses hukum. Sebab, caleg Gerindra itu terbukti menyampaikan ujaran kebencian lewat Twitter-nya.

"Ahmad Dhani telah divonis oleh pengadilan karena memang terbukti telah melanggar hukum, yaitu menyampaikan ujaran kebencian. Due process of lawtelah dilalui oleh Ahmad Dhani. Pengadilan telah membuktikannya secara terbuka bahwa memang Ahmad Dhani telah bersalah," katanya.

"Ingat, pengadilan itu bagian dari kekuasaan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh Presiden sekalipun. Pengadilan itu memiliki kemandirian dan independen dalam memutuskan suatu keputusan hukum. Sudah seharusnya hormati keputusan hukum tersebut," sambung Ace.

Tidak Tebang Pilih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan melakukan kriminalisasi ulama. Ia meminta masyarakat untuk menyebutkan nama-nama ulama yang dianggap telah dikriminalisasi olehnya selama menjabat sebagai Presiden RI ke-7 ini.

"Tolong disampaikan kepada saya ulamanya siapa (yang dikriminalisasi)," ujar Jokowi di hadapan muslimat Nahdlatul Ulama (NU), ulama, dan para santri Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019), lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengemukakan, kalau ada yang tidak bersalah kemudian dimasukkan sel itu namanya kriminalisasi, enggak ada itu,” imbuhnya.

Hoaks

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/3) membantah bersikap 'tebang pilih' atau tidak adil dalam menangani kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks terutama yang disebar lewat media sosial.

"Tidak ada (tebang pilih)," kata Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/3).

Menurutnya, setiap penanganan kasus polisi senantiasa menaati standar operasional prosedur (SOP) baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Menurutnya, hal tersebut membuat sejumlah kasus belum terungkap karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

"Kami bekerja berdasarkan langkah-pangkah penyelidikan, SOP manajemen penyelidikan tidak serta merta langsung," ujar dia.

Sementara itu, Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin juga menepis, tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada istilah kriminalisasi ulama dalam penegakan hukum.

"Sejak lama saya menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau sifatnya itu penegakan hukum, diduga misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama, yang lain-lain juga," ujar Ma'ruf Amin, di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).