BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Tanda Kepesertaan Tenaga Ahli dan Staff Administrasi Anggota DPR RI

Arbi
BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Tanda Kepesertaan Tenaga Ahli dan Staff Administrasi Anggota DPR RI

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyerahan tanda bukti kepesertaan untuk Tenaga Ahli dan Staf Administrasi dilingkup DPR RI berupa sertifikat dan kartu kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir, Singgih Marsudi di ruangan Kepala Biro Kepegawaian DPR RI, Rabu, (27/02/2019).

Turut hadir Eris Aprianto selaku Kepala Bidang Kepesertaan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI selaku PLH Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Rahmad Budiaji S.IP, MS.i, 

"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA) akan mendapatkan perlindungan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan kematian (JKM) terhadap risiko-relisiko sosial,"  kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir, Singgih Marsud dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/3/2019), 

PLH Deputi Bidang Administrasi Rahmad Budiaji S.IP, MS.i,  menuturkan pendaftaran TA dan SAA dilakukan Secara  bertahap diawali dari salah satu Alat Kelengkapan DPR (AKD) yang nantinya akan diikuti oleh TA dan SAA lainnya dan tenaga kerja PPNPN atau tenaga kerja non PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Hal ini dilakukan karena jaminan sosial merupakan hak normatif tenaga kerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan, sehingga kita harus melaksanakan," ungkap Rahmad.

Keikutsertaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI ini merupakan tindak lanjut hasil rapat pada 11 April 2018 lalu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin langsung oleh Anton Sihombing selaku Ketua BURT.

Kemudian, dilanjutjan dengan rapat kedua pada 9 Oktober 2018 lalu antara BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir bersama BURT DPR RI, yang dipimpin oleh Agung Budi Santoso selaku Wakil Ketua BURT.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan bagi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, awal Bulan Oktober 2018, ratusan anggota Pengamanan Dalam dan Luar (PAMDAL) DPR RI juga telah terdaftar pada Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. 

Sampai dengan februari 2019 sudah terjadi dua kasus kecelakaan kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu salah satu anggota PAMDAL yang tersiram air panas pada saat memindahkan wadah air panas diruang pimpinan Anggota Dewan dan kasus kecelakaan lalu lintas pada saat anggota PAMDAL akan berangkat ke kantor. 

Perlu diketahui, bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan antara lain, biaya pengobatan yang tidak ada batasan (sesuai indikasi dokter), santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya transport, santunan cacat yang mecapai 56 kali gaji, santunan kematian dengan besaran mencapai 48 kali gaji apabila Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota atau tenaga kerja lainnya mengalami kecelakaan kerja.

Sedangkan bagi yang meninggal dunia diluar hubungan pekerjaan akan mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta serta manfaat beasiswa untuk satu orang anak sebesar Rp12 juta.