Bantu Program Jokowi Bangun Infrastruktur, PT GTOS Malah Diseret ke Pengadilan

Danial
Bantu Program Jokowi Bangun Infrastruktur, PT GTOS Malah Diseret ke Pengadilan
Pembangunan infrastruktur Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat.

Cirebon, HanTer— Di tengah semangat besar pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur dengan segala fasilitasnya, partisipasi swasta dalam memberikan dukungan justru mendapat persoalan.

Realitas itu setidaknya terjadi di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Adalah PT Gamatara Trans Ocean Shipyard (GTOS), yang menelan pahit itu. Niat dan aksi baik, justru berujung GTOS diseret ke pengadilan.

Kuasa hukum GTOS, Iskandar,  menjelaskan persoalan bermula dari permintaan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon untuk membangun jalan sepanjang 200 meter di lahan milik negara di pelabuhan tersebut.

Kepada wartawan, dia menjelaskan permintaan itu dipenuhi oleh GTOS selaku salah satu pemegang konsesi atau hak penggunaan lahan (HPL) . "Namun pembangunan jalan itu bukan di atas lahan HPL. Tetapi di atas tanah negara lainnya," tutur Iskandar, Ahad (3/3/2019).

Pembangunan infrastruktur di ujung Jalan Madura untuk kepentingan KSOP Cirebon itu, lanjutnya, berbasis kepada surat permintaan pembukaan akses jalan sebagai bagian dari Rencana Induk Pelabuhan dari Kepala KSOP Cirebon Akhriadi kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Lalu muncul persetujuan dari direksi Pelindo II, yang ditandatangani Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Saptono R Irianto.

Iskandar menjelaskan,  GTOS lalu melakukan penimbunan antara lain dengan menggunakan batu kapur. "Pengerjaannya dengan biaya GTOS. Tidak pakai uang negara atau APBN. Dan sama sekali tidak mengklaim atau mengajukan tagihan kepada negara. Niat utama dari GTOS adalah membantu negara, dalam hal ini diwakili KSOP Cirebon," tuturnya.

Namun belakangan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempersoalkan perizinan pembangunan jalan tersebut. Setelah melalui proses, KLH mengajukan kasusnya ke pengadilan dan kini tengah disidangkan.

Dengan memposisikan GTOS sebagai terdakwa, dia mengemukakan menjadi ironis teramat besar. "GTOS membantu pemerintah bangun jalan untuk kepentingan negara. GTOS pakai uang sendiri.  Dan tidak memiliki kepentingan dengan eksistensi jalan itu. Lalu GTOS juga yang dipersoalkan," cetusnya.

Iskandar menegaskan,  dengan aksi mulia GTOS membantu pemerintah seperti itu maka sejatinya berkontribusi terhadap program pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur  dan Tol Laut.

"Dalam konteks itu maka seharusnya GTOS mendapat penghargaan dari pemerintah. Diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan. Bukan malah mendapat perlakuan seperti ini," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan GTOS sebagai perusahaan milik putera Cirebon selama ini mempekerjakan sekitar 1.000 putera dan puteri Cirebon. "Artinya GTOS ikut membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, sekaligus berkontribusi dalam perekonomian daerah, terutama Cirebon," ujarnya.

Dengan demikian, Iskandar menegaskan aksi KLH menyeret GTOS ke pengadilan kontraproduktif dengan usaha pemerintahan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dan tol laut. 

"Apalagi Pak Jokowi begitu bijak dalam menghadapi perkara lingkungan. Contohnya dalam hal pencemaran Sungai Citarum, Pak Presiden memerintahkan adanya pendekatan dengan solusi sebelum penegakan hukum yang tegas kepada pabrik-pabrik yang limbahnya mencemari Citarum," tegasnya.

Karenanya, Iskandar meminta Presiden Jokowi menertibkan aparatnya yang memperlakukan swasta seperti GTOS. "Ini tahun politik. Seharusnya aparat negara ikut membangun kesejukan di tengah masyarakat," tegas Iskandar.