Tolak Kampanye Cawapres Bisa Memicu Konflik, Jangan Sampai Meluas

Safari
Tolak Kampanye Cawapres Bisa Memicu Konflik, Jangan Sampai Meluas
Calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Uno

Jakarta, HanTer - Penolakan warga di beberapa daerah terhadap kampanye capres dan cawapres dikecam sejumlah kalangan. Penolakan itu dinilai tidak mencerminkan sikap saling menghargai dan kebersamaan di negeri Pancasila ini. Jika masalah ini dibiarkan tentu bisa memicu kerusuhan. Karenanya sebelum meluas aparat penegak hukum harus segera mengatasinya dan bertindak tegas.

“Adanya penolakan kampanye capres dan cawapres di sejumlah daerah bisa berpotensi kerusuhan dan konflik antarpendukung kedua paslon. Karena mereka menilai ada ketidakadilan yang dialami capres atau cawapres yang ditolak saat berkampanye. Oleh karena itu sebelum penolakan kampanye capres-cawapres meluas maka aparat penegak hukum harus bertindak mengatasinya. 

"Penolakan itu sejatinya termasuk dalam persekusi. Ini bisa memicu konflik antarpendukung," ujar Karnali kepada Harian Terbit, Jumat (1/3/2019).

Menurutnya, supaya penolakan kampanye capres-cawapres tidak meluas maka para elit-elit politik harus menyerukan para pengikutnya untuk melakukan politik yang santun, damai dan penuh toleransi. Perbedaan-perbedaan pilihan politik dalam demokrasi itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihargai bersama. Perbedaan merupakan suatu Rahmat dari Tuhan untuk bersatu.

Karnali mempertanyakan kinerja KPU, Bawaslu maupun kepolisian dengan penolakan terhadap kampanye capres-cawapres. Apalagi akhir-akhir ini banyak penolakan kampanye yang dialami cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Para lembaga tersebut ketika mendapati ada aktivitas penolakan kampanye maka harusnya tanpa menunggu laporan sudah mengamankan pihak-pihak yang secara sengaja melakukan penolakan.

"Penolakan dengan berbagai motifnya sangat tidak bagus untuk iklim demokrasi dan juga perlindungan hak asasi manusia. Karena itulah, jika kaitannya pada pelanggaran pemilu maka Bawaslu harus mengambil sikap. Begitu pun pihak kepolisian harus melakukan langkah-langkah yang antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi," paparnya.

Elektabilitas

Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, penolakan kampanye capres-cawapres terutama yang dialami Sandiaga di sejumlah daerah kemungkinan besar rekayasa. Apalagi melihat Sandiaga euphoria sehingga publik melihat Sandiaga sebagai bintang baru di bursa kepemimpinan nasional. Oleh karenanya sosok Sandiaga benar-benar efektif mendongkrak elektabilitas paslon nomar 02.

Melihat euforia massa terhadap Sandiaga semakin besar, Aminudin memprediksi maka ke depannya tekanan ke paslon nomor 02 akan makin keras dan berat. 

Aminudin pun menyarankan Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan surat protes ke KPU, Bawaslu dan Kapolri serta Ketua Timses Petahana terhadap pelanggaran yang dialaminya. Karena penolakan khis terhadap kampanye yang sah bisa berhadapan dengan hukum. Karena jika segera ditangani maka bisa berdampak buruk terhadap kondisi politik Indonesia. "Kubu Oposisi harus mengatasi secara serius menghadapi lawan semakin main kayu," jelasnya.

Aminudin menilai, penolakan kampanye yang dialami Sandiaga imbas dari statement perang total yang disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeledoko. Pernyataan Moeldoko sudah dirasakan penegasan akan adanya taktik yang menghalalkan segala cara yakni mengabaikan rule of the game dan etika politik unruk melanggengkan kekuasaan. Rekayasa menyabot kampanye oposisi sebenarnya bisa dibaca publik bagian dari realisasi Perang Total ini.