13 Tersangka Suap RAPBD Jambi Dicegah ke Luar Negeri

zamzam
 13 Tersangka Suap RAPBD Jambi Dicegah ke Luar Negeri

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 12 orang tersangka dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta satu orang pihak swasta dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Tiga belas tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 28 Desember 2018. Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaan tidak sedang berada di luar negeri," ucap Febri.

KPK juga mengingatkan para tersangka bersikap kooperatif dan jujur dalam proses penyidikan tersebut.

"Jika ada iktikad baik tersangka mengembalikan uang tentu akan dihargai dan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018. Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan pengadilan tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik, putusan pengadilan tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan pengadilan tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan pengadilan negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan pengadilan negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

#13   #Tersangka   #Dicegah