LIPI : Hoaks Terjadi Karena Ada Kegagalan Pendidikan Politik di Masyarakat

Safari
LIPI : Hoaks Terjadi Karena Ada Kegagalan Pendidikan Politik di Masyarakat

 

Jakarta, HanTer - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, sudah sekitar lima bulan pelaksanaan kampanye pemilu sudah berjalan sejak 23 September 2018 lalu. Namun kampanye para kontestan Pemilu masih saja didominasi informasi hoaks dan fitnah

Kabar bohong, dan saling fitnah merupakan cermin dari akumulasi kegagalan pendidikan politik di tengah masyarakat.

 

Menurut Syamsuddin, ada tiga komponen yang seharusnya berperan penting memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, yakni partai politik, lembaga negara dan elemen pemerhati sosial. Namun, hal itu kurang dilakukan. "Bagaimana pun hal itu (fitnah, hoaks) tidak mendidik juga sekaligus membodohi rakyat. Ini adalah akumulasi kegagalan pendidikan politik yang mestinya dilakukan oleh parpol dan juga negara dan elemen civil society," kata Syamsuddin dalam diskusi bertema 'Hak Konstitusional Pemilih Dalam Negara Demokratis' 

di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

 

Syamsuddin menegaskan, publik sebagai subjek utama berhak atas kampanye mendidik, dan mengedukasi. Pendidikan pemilih, kebangsaan, dan cinta tanah air masih terasa begitu minim. Akibatnya minimnya edukasi itu, berita bohong dan fitnah jadi merajalela. "Ini minim sekali. Ketika minim, maka tumbuh sumbur adalah hoaks. Berita bohong. Itu logika sederhana saja," paparnya.

 

Syamsuddin mengakui, banyaknya berita bohong atau hoaks bertebaran saat masa kampanye Pilpres 2019. Kampanye hoaks saat kampanye ini tidak mendidik masyarakat bahkan justru membodohi masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan, jika pemilu merupakan aktualisasi dan implementasi maka konten-konten kampanye baik Pilpres maupun Pileg harus mencerdaskan dan mendidik masyarakat.

 

"Oleh karena itu, saat ini kampanye banyak hoaks, sangat kita sayangkan, bagi saya ini bencana. Karena itu tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tapi juga membodohi rakyat kita," paparnya.

 

Syamsuddin juga memaparkan, adanya genomena lain di Pemilu 2019 yakni adanya permusuhan di tengah masyarakat bila seseorang punya pilihan berbeda dengan sahabatnya. Padahal, perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. "Begitu juga dengan pilihan politik, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan," jelasnya.

 

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menambahkan, masalah lain yang terjadi saat pemilu yakni terkait daftar pemilih tetap (DPT). Dia mengatakan harus ada kepastian hak asasi setiap warga untuk memilih pada 17 April mendatang. "Jadi, kalau sekarang kita ribut bagaimana soal jaminan hak asasi warga negara kemudian untuk memilih pada 17 April, kita harus kembali saya kira mempersoalkan Undang-undang Pemilu yang membatasi mereka yang memegang e-KTP itu boleh mencoblos. Masalahnya di situ banyak kerumitan, karena Undang-undang Pemilu dibahas dalam situasi yang panas menjelang pemilu," paparnya.