Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu

Safari
Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu

Jakarta, HanTer - Koalisi masyarakat antihoaks melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kebohongan publik terkait data yang disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu 17 Februari 2019. Laporan ke Bawaslu telah dilakukan koalisi tersebut pada satu pekan kemarin. Saat ini para pelapor juga telah di periksa oleh Bawaslu.

"Ruang lingkup laporan kita ke Bawaslu adalah hasil dari debat kedua capres kemarin," kata Koordinator Koalisi masyarakat antihoaks, Dolly Yatim kepada Harian Terbit, Selasa (26/2/2019).

Dolly memaparkan laporan ke Bawaslu, karena Bawaslu adalah badan yang mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu yang dilakukan peserta, penyelenggara kampanye, dan aktivitas yang dilakukan para peserta. Diduga dalam debat kedua kemarin, Jokowi menyerang dan menyinggung lawan debatnya. Padahal dalam tata tertib debat tidak boleh menyinggung, menyerang pribadi atau personal lawan.

"Ketika terjadi serangan atau menyinggung personal maka otomatis akan membuat kekisruhan. Sehingga terjadi pelaporan ke Bawaslu. Jokowi melakukan pelanggaran pasal 280 ayat 1b UU Nomor 7 tahun 2017 tentang KPU yang membahayakan keutuhan Republik Indonesia," tegasnya.

Dolly memaparkan, terkait data impor jagung, dalam debat Jokowi menyebut hanya 180 juta ton. Padahal impor jagung berjumlah 737 juta ton. Dalam debat Jokowi juga menyatakan tidak ada kebakaran hutan. Faktanya kebakaran hutan terjadi di Riau yang hingga kini belum padam juga.

"Dalam debat Jokowi juga menyebut petani memiliki lahan sawit. Padahal petani tersebut adalah buruh yang sudah pasti tidak memiliki lahan. Selain itu Jokowi menyebut jalan tol, infrasruktur yang dibangun 1900 Km lebih. Padahal itu jumlah jalan yang sudah ada di Indonesia. Panjang jalan itu tidak mungkin dibangun dalam waktu empat tahun," tegasnya. 

Dolly memaparkan, pernyataan Jokowi juga dicounter oleh badan atau pemerintah lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Bahkan lembaga asing seperti Greenpeace juga mengcounter pernyataan Jokowi terkait kebakaran hutan. Oleh karena itu Jokowi jelas telah melakukan pembohongan publik.

Tidak Masalah

Dikonfirmasi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Arif Budimanta mengatakan tidak masalah ada pihak yang melaporkan data-data yang disampaikan Jokowi dalam debat kedua capres kemarin ke Bawaslu. 

"Semua ada mekanismenya kita serahkan saja pada proses hukum dan kita percaya," ujarnya usai menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Saat dicecar akan melakukan upaya apa terhadap laporan tersebut, sambil tertawa Arif menyatakan, "Nanti ada upaya hukum yang dilakukan TKN. Ada bagian hukum diTKN. Coba tanya bagian hukum di TKN. Karena di TKN ada bagian-bagiannya," jelasnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengaku tidak memusingkan hal tersebut. Sebab, data yang disampaikan Jokowi saat debat bukanlah suatu kebohongan. Misalnya saja, soal permasalahan sengketa tanah yang dikatakan semakin berkurang di Indonesia.

"Laporin aja. Laporin aja. Ya tapi coba bandingkan pada zaman sebelumnya. Jauh banget turunnya (sengketa tanah)," ujar Arya di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (25/2/2019).