Menkumham Khawatirkan e-KTP WNA Bisa Buat Paspor Indonesia

Safari
Menkumham Khawatirkan e-KTP WNA Bisa Buat Paspor Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ist)

Jakarta, HanTer - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mekumham) Yasonna Hamonangan Laoly khawatir adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Cianjur, Jawa Barat. Jika WNA memiliki e-KTP maka dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia.

"Karena khawatirnya nanti kalau tidak cermat, bisa tiba-tiba dapat paspor Indonesia," ujarnya saat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Yassona pun menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kedepannya harus membedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.  Hal ini harus dilakukan agar mudah dalam melakukan proses pemeriksaan. "Harusnya kedepannya untuk mencegah, kami sarankan ke Adminduk [Administrasi Penduduk Dukcapil] supaya warnanya jangan sama untuk WNI dan WNA," ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sambung Yasonna, saat ini Menkumham telah melakukan sinkronisasi dengan sistem online yang ada di Ditjen Adminduk Duckcapil. "Kalau sudah penduduk dan sudah tersistem sebagai warga negara Indonesia, dia (WNA) masuk ke kita (WNI) dan dapat paspor. Itu yang harus dijaga betul, jangan sampai terjadi," kata Yassona.

Namun, terkait Nomor Induk Keluarga (NIK) WNA yang sama dengan orang Indonesia, ia menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah Cianjur, Jawa Barat. "Jadi kalau dia (WNA) punya Kitas (kartu ijin tinggal terbatas), WNA bisa jadi WNI kalau dia kawin (Sama orang Indonesia), bisa naturalisasi, itu bisa saja kalau syarat lima tahun berturut-turut di Indonesia, kalau dia mengajukan. Karena khawatirnya nanti kalau tidak cermat, bisa tiba-tiba dapat paspor Indonesia," paparnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2/2019) menegaskan, para TKA dipastikan tak punya hak pilih di pemilu karena syarat untuk bisa mencoblos adalah WNI, "Di dalam KTP-nya ditulis dengan warga negara mana, misalnya Singapura, Malaysia, sehingga KTP elektronik itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos, karena syarat untuk mencoblos adalah WNI," kata Zudan Arif Fakrulloh. 

Zudan mengatakan WNA tidak dilarang memiliki e-KTP karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ada syarat-syarat yang ketat bagi TKA untuk mendapatkan e-KTP.  Di antaranya yakni harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari Imigrasi.

#WNA   #China   #e-ktp   #menkumham   #paspor