Kampanye dengan Bagi-bagi Beras Dikecam

Safari
Kampanye dengan Bagi-bagi Beras Dikecam
Presiden Joko Widodo saat melakukan kampanye (ist)

Jakarta, HanTer - Video pembagian beras menjadi viral di media sosial. Selain itu penyebaran alat peraga kampanye bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin juga ramai di media sosial. 

Menanggapi hal ini, koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, disebarkannya kebutuhan pokok seperti beras dan alat peraga kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin yang diduga dilakukan tim petahana mirip dengan suasana Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Kala itu kubu petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menebar beragam sembako bahkan hewan berupa sapi ke masyarakat di Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Ini (tebar beras dan alat peraga Jokowi - Ma'ruf Amin) mirip Pilgub DKI. Sepertinya sama dengan konsultannya Ahok di tahun 2017. Ini jelas pelanggaran. Mestinya Bawaslu menindak secara tegas," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Rabu (27/2/2019).

Menurut Muslim, seharusnya sebagai lembaga pengawas pemilu bertindak  atas adanya temuan pelanggaran yang bisa merusak pesta demokrasi. "Jika Bawaslu tidak bertindak maka artinya tidak ada Bawaslu. Lalu untuk apa negara biayai Bawaslu," jelasnya.

Harus Tegas

Permintaan agar Bawaslu bertindak atas temuan pembagian sembako juga disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni. Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas harusnya cepat bergerak. Karena pemberian sembako kepada rakyat sudah melanggar UU Pemilu. "Tindakan (bagi-bagi sembako) tidak dibenarkan. Harus diusut dan diberikan sanksi yang tegas," paparnya 

Sya'roni menilai, dengan adanya informasi pembagian sembako yang diduga dilakukan petahana maka demokrasi Indonesia harus dibersihkan dari anasir-anasir suap. Jadikan rakyat sebagai pelaku demokrasi yang bermartabat. Jangan rendahkan martabat rakyat dengan beras seliter dua liter. Adanya tebaran beras berlabel 01 membuktikan rakyat masih banyak 
yang susah. Kondisi kemiskinan inilah yang ingin dimanfaatkan dengan menyuap dengan pemberian beras.

"Pembangunan ekonomi gagal mewujudkan kemakmuran untuk rakyat," paparnya. 

Beras

Sebelumnya beredar sebuah video emak-emak dikasih beras bansos atau bantuan sosial dan menyatakan dukungan ke Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019. Video itu ada di sebuah desa di Sukabumi, Jawa Barat.

Kepala Desa Sinaresmi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Miftahudin mengakui video itu. Dia mengatakan saat itu tengah dilakukan pembagian beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Desa Sinaresmi.

Dalam video berdurasi 31 detik tersebut, seperti dilansir Suara.com, tampak sejumlah ibu rumah tangga memegang beras satu karung dan mengucapkan terima kasih atas program BPNT yang di terima warga. Namun pada detik terakhir ada teriakan dengan menyebut nomor satu dan ibu rumah tangga menyautinya dengan kata lanjut.

"Benar bahwa ibu - ibu dalam video tersebut adalah warga kami dan itu saat pembagian beras BPNT Selasa kemarin," ujar kepada Desa Sinaresmi, Miftahudin kepada sukabumiupdate.com, saat dihubungi melalui via telepon, Rabu (27/2/2019).

Miftah mengaku saat pembagian BPNT dirinya tidak berada di lokasi. Ia menyayangkan atas penyebaran video itu. Mifta membantah jika ada pengarahan masa untuk mendukung salah satu calon presiden.

Bantah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani mengaku tak tahu menahu terkait dugaan pembagian beras seberat 5 kilogram bergambar Jokowi di Kabupaten Lebak, Banten. Arsul juga menolak disalahkan atas temuan tersebut.

Dikatakan Arsul, tim TKN belum mendapatkan laporan perihal penemuan kemasan beras bergambar Jokowi. Meski demikian, dirinya meminta agar tak lantas langsung menyalahkan kubu Jokowi.

"Jangan kemudian ada orang bagi karung beras dipasangi paslon Pilpres, dikaitkan langsung dari kita. Ya gimana kok kita disalahkan, wong kita nggak tahu juga," kata Arsul Sani di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018)