Rakernis Pidsus 2019; Kejagung Sasar Korupsi Besar

zamzam
Rakernis Pidsus 2019; Kejagung Sasar Korupsi Besar


Jakarta, HanTer - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman mengingatkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mencanangkan berantas perkara kasus korupsi besar atau big fish.

"Dari rakernis pokok mendasar fundamental pertama di Pidsus mencanangkan penanganan perkara korupsi yang berkualitas. Teknis penangan perkara dituntut kapabilitas maksimal harus luar biasa," ujar Adi Togarisman kepada Harian Terbit disela  Rakernis Pidsus 2019 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Jampidsus menekankan pemberantasan korupsi di masa mendatang harus tuntas mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Sehingga tidak meninggalkan sisa perkara.

"Kita mendorong penanganan perkara pidsus, big fish (perkara besar), kerugian negara besar pelaku yang mempunyai nama, itu harus tuntas sampai eksekusi, lid , dik, tut, eksekusi," ujarnya

Rakernis bertemakan “Meneguhkan Komitmen Peningkatan Profesionalitas dan Integritas dalam Menjalankan Tupoksi Untuk Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Bebas Korupsi” di buka Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah mewakili Jaksa Agung HM Prasetyo.

Jaksa Agung sebagaimana disampaikan Arminsyah menegaskan rakernis pidana khusus sebagai suatu bentuk komitmen, kesungguhan, kesiapan, dan ikhtiar jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk melakukan Perbaikan, Pembenahan dan Penyempurnaan (P3) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat benar-benar mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya sekadar berkualitas tetapi juga mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Institusi Kejaksaan, kata Arminsyah telah menetapkan kebijakan pola penanganan perkara secara berkualitas sesuai dengan Surat Jam Pidsus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018, yang tidak sekadar memperbanyak kuantitas penanganan perkara semata melainkan menyasar pada kasus-kasus the big fish yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. 

"Melibatkan para pelaku intelektual termasuk penerima manfaat dari suatu kejahatan (beneficial ownership), baik yang dilakukan subjek hukum manusia maupun subjek hukum korporasi," katanya.

Disamping itu, Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai satuan kerja pelopor perubahan di lingkungan Kejaksaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Mengapresiasi jajaran jaksa pada pidana Khusus yang telah menerapkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM," jelasnya.

Dia meminta seluruh Jaksa agar menjaga nama baik institusi Adhyaksa dimata publik bukan hanya lip service saja dengan menerapkan Perbaikan, Pembenahan dan Penyempurnaan (P3)  agar memberikan pelayanan Hukum yang professional terhadap masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan bukan sekadar bersifat artifisial atau lip service belaka, melainkan merupakan suatu perbaikan dan pembenahan substantif yang secara konsisten diupayakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas. 
"Tentunya diharapkan akan semakin memperluas semangat dan inisiatif pembentukan Zona Integritas di seluruh satuan kerja, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri," ujarnya.