Nyanyian JK Bakal Gerus Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf

Safari
Nyanyian JK Bakal Gerus Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jakarta, HanTer— Jelang masa akhir masa baktinya bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla (JK) melontarkan kritik tajam kepada pemerintahan Jokowi, terutama proyek kereta ringan (light rail transit/LRT), TranSulawesi, yang mahal dan tidak efisien,  dinilai bakal menyulitkan dan berpotensi menurunkan elektabilitas capres petahana, Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, pernyataan JK terkait biaya infrastruktur yang mahal dan tidak efisien di pemerintahan Jokowi bisa dikatakan paradoks. Karena saat ini posisi JK yakni sebagai Wakil Presiden mendampingi Jokowi juga sebagai salah satu penentu pemerintahan saat ini. Oleh karenanya pernyataan JK perlu dikritisi lebih dalam maksud dan tujuannya. 

"Muncul pertanyaan apakah pernyataan (JK) itu betul dilontarkan untuk mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dinilai mahal atau ada maksud lain semacam taste the water untuk memancing reaksi publik terkait dukungan rakyat terhadap Jokowi," ujar Karnali kepada Harian Terbit, Jumat (22/2/2019).

Sementara terkait apakah 'nyanyian' JK tersebut bakal menyulitkan dan menurunkan elektabilitas Jokowi, Karnali menyebut hal tersebut tergantung. Jika ada data-data yang menguatkan pernyataan JK, sangat mungkin menurunkan elektabilitas. Namun sebaliknya jika pernyataan tersebut karena emosional belaka yang disampaikan JK maka elektabilitas Jokowi akan naik karena Jokowi dalam posisi pihak yang didzolimi.

"Jika ada data-data yang menguatkan pernyataan JK, sangat mungkin menurunkan elektabilitas," tandasnya.

Kritik JK itu dinilai bakal menurunkan elektabilitas Jokowi. “Kritik JK itu bisa berakibat menurunkan elektabilitas Jokowi. Apalagi posisi Wapres JK adalah Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Apalagi selama ini proyek infrastruktur yang dilakukan saat ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi rakyat,” kata pengamat politik Ahmad Zulfikar.

Mercusuar

Sementara itu pengamat politik, Rusmin Effendi menegaskan, harus diakui bahwa proyek infrastruktur Jokowi yang bersifat mercusuar, hanya menjadi proyek politik tanpa memperhatikan pelbagai aspek, termasuk kualitas. Tidak mengherankan banyak proyek yang dijalankan tidak sesuai peruntukan dan biaya yang terlalu mahal, sangat tidak efisien seperti yang dikritisi JK.

"Kalau mau dilakukan audit keuangan pasti banyak bocornya. Biaya yang terlalu mahal dan tidak berimbas kepada rakyat," jelasnya 

Rusmin menyarankan BPK maupun KPK harus turun langsung melakukan audit investigasi semua proyek yang dilalukan di era Jokowi. "Saya percaya hampir semus proyek infrastruktur Jokowi bermasalah, tidak seperti yang digembar gemborkan berhasil dan bermanfaat buat rakyat," tegasnya.

Menurutnya, proyek tol laut hingga tahun keempat pelaksanaannya, bisa dikatakan belum optimal.

Ada beberapa pernyataan dan kritik JK terhadap kebijakan Jokowi seperti pembangunan "light rail transit" (LRT) Jabodebek, TranSulawesi, serta bergabung Basuki Tjahaja Purnama di partai pendukung capres petahana tersebut.