KPK Berpeluang Periksa Nursalim dan Istri di Singapura

Safari
KPK Berpeluang Periksa Nursalim dan Istri di Singapura
Sjamsul Nursalim

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengirimkan tim ke Singapura untuk memeriksa pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Sjamsul dan Itjih telah menjadi warga tetap Singapura dan selalu tidak hadir alias mangkir ketika dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta.

Keterangan Sjamsul dan Itjih perlu dikorek untuk mengungkap lebih jauh kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Status kasus ini disebut telah naik ke tahap penyidikan.

"Tentu KPK mempertimbangkan lebih lanjut pemanggilan berikutnya, atau kebutuhan proses pemeriksaan terhadap Sjamsul Nursalin dan Itjih Nursalim ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Febri menuturkan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang diduga melibatkan Sjamsul dan Itjih. Termasuk di antaranya meminta bantuan otoritas Singapura untuk memfasilitasi pemeriksaan pasangan suami istri tersebut.

"Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya, apakah dengan koordinasi dengan Singapura atau yang lainnya," ujarnya.

Febri enggan menjawab lebih detail saat disinggung kemungkinan tim KPK terbang ke Singapura itu. Pengusutan kasus dugaan korupsi SKL BLBI dipastikan tak berhenti.

"KPK masih terus melakukan pengembangan dan penanganan kasus dugaan korupsi terkait dengan SKL BLBI," pungkasnya.

KPK baru-baru ini telah menaikkan status kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI ke tahap penyidikan. Artinya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski sudah naik ke tahap penyidikan, KPK masih belum mau menyebut secara gamblang status Sjamsul dan Itjih dalam kasus ini. KPK memastikan mangkirnya Sjamsul dan istrinya dalam sejumlah pemeriksaan tak akan menghentikan pengusutan kasus tersebut.

Sjamsul dan Itjih memang berulang kali mangkir selama proses penyidikan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Bahkan, keduanya tak memenuhi panggilan penyidik pada proses pengembangan atau penyelidikan baru kasus korupsi BLBI setelah putusan Syafruddin yang telah hukuman 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 700 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selalu pemegang saham pengendali BDNI. Syafruddin telah menandatangi surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim.