Meski Telah Lakukan Pengembalian

Aparat Hukum Diminta Usut 'Otak' Dibalik Proyek Pengadaan Komputer UNBK 2017 di Disdik Riau

Sammy
Aparat Hukum Diminta Usut 'Otak' Dibalik Proyek Pengadaan Komputer UNBK 2017 di Disdik Riau
Siswa sekolah (ilustrasi/ist)

Jakarta, HanTer - Temuan BPK RI perwakilan Riau atas potensi kerugian negara sebesar Rp2 Miliar dalam proyek pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 di Dinas Pendidikan Riau, kerap menuai reaksi di berbagai kalangan. Kendati pihak Dinas Pendidikan Riau mengaku telah melakukan pengembalian, namun aparat hukum diharapkan untuk terus mengusut kasus tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, mengatakan, temuan BPK perwakilan Riau tersebut disinyalir mengarah pada tindakan korupsi. Menurut dia, terdapat kelalaian pada pihak-pihak terkait.

"Secara jelas, kepala dinas terkait, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) nampak tak cermat serta lalai dalam pengawasan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Serta, pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Ia menduga, pengadaan komputer untuk UNBK tahun 2017 diduga kuat terdapat aroma korupsi. Sehingga menurutnya, sangat layak untuk diusut oleh aparat penegak hukum.

"Tentunya, aparat hukum harus mengusut hingga tuntas persoalan tersebut. Dalam hal ini, merupakan upaya penyelidikan bidang pelanggaran pidana korupsi," terang dia.

Menurutnya, pengusutan yang dilakukan juga merupakan upaya guna menemukan pelaku atas dugaan kerugian keuangan negara tersebut.

"Jika aparat penegak hukum tak bertindak, maka persoalan ini kemungkinan besar akan berlalu begitu saja. Bahkan, tak menutup kemungkinan kejadian serupa akan kembali terjadi," ungkapnya.

Sudah Dikembalikan
Adapun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengaku telah melakukan pengembalian kelebihan bayar pengadaan peralatan komputer sebesar Rp2 miliar ke kas daerah.

"Kelebihan bayar sudah diselesaikan. Sudah dikembalikan ke kas daerah sekitar pertengahan November 2018 lalu," ujar Kepala Disdik Riau, Rudyanto.

Rudyanto mengatakan, pihaknya telah memberikan jawaban atas temuan kelebihan bayar itu ke BPK Riau.

"Terakhir dijawab, minta harus disetorkan dan kita setor," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, pihak BPK menemukan adanya persoalan kelebihan bayar sebanyak Rp2 miliar dalam proyek pengadaan peralatan komputer ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2017/2018 di Disdik Provinsi Riau. Dana itu diminta dikembalikan.

Kepala Kejati Riau, Uung Abdul Syakur SH MH, sempat menyebutkan, jika ada rekomendasi BPK untuk mengembalikan kelebihan bayar, maka diminta untuk menindaklanjutinya. Kalau tidak, Kejati akan menyelidiki kasus itu.

"Prihal temuan itu sebenarnya ada mekanismenya lagi. Jika memang kelebihan bayar, kita minta untuk segera kembalikan. Kalau tidak ada itikad (mengembalikan, red) maka akan kita selidiki karena sudah masuk korupsi," ucap Uung.

Untuk diketahui, proyek pengadaan peralatan komputer UNBK 2017/2018 ini menelan anggaran sebesar Rp10,83 miliar. Dananya, bersumber dari APBD Riau 2017.

Proyek tersebut diadakan oleh Dinas Pendidikan Riau. Hal itu sengaja diadakan untuk mendukung pelaksanaan UNBK tingkat SMA di Riau.

PT BMd selaku pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian kontrak Dinas Pendidikan dengan PT BMd tertanggal 13 November 2017 dan adendum tanggal 4 Desember 2017.‎
  
Dalam pengerjaannya, terdapat selisih harga antara jenis lisensi produk yang harusnya dibeli dengan lisensi produk yang terpasang. Seharusnya, berdasarkan data tayang e-katalog menggunakan lisensi education, namun yang dipasang adalah lisensi reguler. Selisihnya berjumlah Rp2.069.424.000.
    
Hasil pemeriksaan atas dokumen paket e-katalog untuk tiga jenis lisensi produk faronics tersebut, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Riau membeli lisensi produk yang tidak diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) UNBK.‎

Ketiga jenis produk faronics yang dipesan berdasarkan arahan dari pihak yang terafiliasi dengan penyedia tersebut, merupakan jenis produk reguler. Sementara pada data tayang e-katalog LKPP, pada saat yang sama tersedia lisensi produk faronics untuk pendidikan (education) dengan harga yang lebih murah.

Menurut BPK, hal tersebut terjadi karena Kepala Disdik Provinsi Riau, tidak cermat dalam mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinasnya.

Kemudian, PPK dinilai tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan menyerahkan seluruh penyusunan pemaketan e-purchasing kepada PPTK serta operator kegiatan.
  
Sementara pihak PPHP juga dinilai tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan penyedia barang dan jasa. Begitu juga dengan PPTK, yang dinilai tidak cermat dalam mempersiapkan administrasi pembayaran.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Disdik Provinsi Riau. Diketahui, Disdik Provinsi  Riau dipimpin oleh Rudyanto.

BPK juga memerintahkan Kepala Disdik Provinsi Riau untuk meminta pertanggungjawaban kepada PPK, PPHP dan PPTK atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2,069 miliar, dengan menyetorkan ke kas daerah. BPK juga  menginstruksikan PPK untuk menagih denda keterlambatan sebesar Rp86,873 juta dan disetorkan ke kas daerah.

#Unbk   #komputer   #disdikriau   #pendidikan   #