Anti-Demokrasi, UU ITE Harus Direvisi

Safari
Anti-Demokrasi, UU ITE Harus Direvisi
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan mendesak agar Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Pasalnya, UU tersebut dinilai anti-demokrasi dibanding dengan UU zaman orde baru dan lebih destruktif dibandingkan hatzei artikelen zaman Orba.

Terakit UU ITE ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mempertanyakan soal UU pada kedua calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, apakah akan merevisi UU tersebut jika terpilih menjadi presiden.

“Prabowo sandiaga uno bertekad merevisi UU ITE yang anti demokratis. salute, gimana dengan mas Jokowi? apa akan terus pertahankan UU ITE yang draconian tersebut? apa akan merevisinya supaya jelas siapa yang anti demokrasi?” ungkap  Rizal Ramli melaui Twitter miliknya, @RamliRizal, Rabu (13/2/2019).

"Ketika mahasiswa, 1978, saya dkk Bdg, Jokya, Makassar, Srby kena pasal kolonial Hatzei Artikelen, pasal di Belanda sendiri dihapuskan. UU ITE lebih anti-demokratis dibandingkan UU zaman Orba."

Pembungkaman

Desakan agar UU ITE direvisi juga disampaikan pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan, menurutnya, desakan untuk merevisi tersebut merupakan hal yang sangat wajar.  Apalagi implementasi dari UU tersebut ternyata memberikan dampak pada proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

"Pada awalnya UU ITE diharapkan hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet, namun pada kenyataannya implementasi UU ITE ini mengalami pergeseran dari tujuan awal.  UU   tersebut justru menjadi senjata untuk menjebloskan masyarakat ke penjara atas tudingan pencemaran nama baik. UU ITE digunakan untuk hal-hal yang dikaitkan dengan pembungkaman atas kebebasan berekspresi," ujar Ismail kepada Harian Terbit, Rabu (13/2/2019).

Kegaduhan

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan,perubahan suatu UU termasuk UU ITE harus ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Jika ditinjau secara filosofis maka UU ITE memang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi terutama hak asasi dalam menyampaikan pendapat. Karena UU ITE lebih tepat untuk mendukung kelancaran dan kepastian transaksi elektronik.

Jika ditinjau dari sosiologis maka pelaksanaan UU ITE telah digunakan secara tidak proporsional. Karena adanya UU ITE digunakan sebagai instrumen untuk saling melapor sehingga selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sementara ditinjau dari yuridis, UU ITE ada norma-norma yang multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,ketidakadilan dan kurang bermanfaat dalam mendukung tegaknya hukum.

"Berdasarkan ketiga tinjauan tersebut maka UU ITE perlu direvisi agar lebih mencerminkan nilai kepastian, keadilan dan keseimbangan secara demokratis," tandasnya.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Yohan Misero mengatakan, UU ITE terutama pasal soal penghinaan memang jelas melanggar aspek kebebasan berpendapat yang juga diatur di dalam konstitusi dan UU HAM. Kebebasan berpendapat ini juga diatur di UU Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Yohan menuturkan, pasal-pasal penghinaan memang ancaman pada demokrasi. Pasal penghinaan bukan hanya dapat mengenai oposisi, tapi juga komentar dan pendapat akademisi serta produk-produk jurnalistik. UU ITE bermasalah merupakan PR (pekerjaan rumah)) ada di pundak pemerintah dan parlemen bersamaan. Jika memang ingin melindungi demokrasi, maka hapus pasal penghinaan tidak hanya di UU ITE tapi juga di KUHP.