Tarif Tol Dinilai Masih Mahal, Sebaiknya Ditinjau Ulang

Harian Terbit/Sammy
Tarif Tol Dinilai Masih Mahal, Sebaiknya Ditinjau Ulang

Pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dinilai berbagai kalangan masih menyisakan berbagai persoalan. Tak hanya menyangkut tarif tol yang mahal dan kerap dikeluhkan sejumlah pengguna jalan tol, namun pembangunan yang dilakukan dinilai masih jauh dari standar yang sudah ditetapkan.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menjelaskan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebenaranya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014. 

Salah satu standar pelayanan yang saat ini belum dipenuhi pemerintah kepada masyarakat pengguna jalan tol adalah mengenai lampu penerangan jalan (PJU) disepanjang jalan tol. Semestinya, kata Suhendra di Jakarta, Senin (11/2/2019), lampu PJU yang terpasang harus terpasang 100 persen. 

"Begitu juga pagar pengaman yang juga harus terpasang 100 persen, pagar rumija, terdapat bengkel dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terpenuhi SPM-nya selama jalan tol tersebut beroperasi," ungkap Suhendra. 

Adapun pernyataan Suhendra ini sekaligus membantah argumen pemerintah yang menyatakan bahwa sarana atau fasilitas tersebut akan disesuaikan seiring bertambahnya volume dan arus lalu lintas pada jalan tol. 

"Ini pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung tidak memahami peraturan perundang-undangan. Dalam SPM Jalan Tol tersebut, semua sudah diatur menyangkut persyaratan-persyaratan teknis jalan tol dan persyaratan non tekhnisnya," terangnya. 

Sebagai contoh, lanjut Suhendra, tentang kekesatan permukaan jalan tol harus memenuhi standar teknis yang disyaratkan. Jalan tol, kata dia, tidak boleh terdapat lubang, juga tidak boleh terdapat keretakan sepanjang jalan utama dan bahu jalan. Karena hal itu akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol. 

"Jadi sederhananya, karena pengguna jalan sudah membayar tarif tol, maka hak pengguna jalan tol juga harus terpenuhi. Hak mendapatkan kelancararan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama menggunakan jalan tol," tandas mantan Staf Khusus Menteri PUPR tersebut.

Tarif Tol Mahal

Di sisi lain, dalam merespon berbagai pendapat dan argumentasi pihak pemerintah tentang mahalnya tarif tol di Indonesia, Suhendra, mengatakan wacana mahalnya tarif tol di Indonesia direspon beragam oleh pemerintah. Diantaranya oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, juga Menteri PPPN/Kepala BAPPENAS.

Pemerintah menampik tarif tol di Indonesia tidak mahal. "Data yang kami himpun ini berdasar dari berbagai sumber di beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru - Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer," kata Suhendra.

Jika kita hitung dalam rupiah, kurs 1 RM adalah Rp3.400, dia menjelaskan. maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur - Johor Baru adalah Rp490. Bisa dikatakan, dengan performa, lanjut Suhendra, standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah.  "Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini," terangnya.

Contoh berikutnya adalah tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan. Yang mana di negara ini, rata-rata tarif tolnya dalam kisaran Rp420 per kilometernya. Negara Brasil, Suhendra mengungkapkan, juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik.

"Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan ibu hamil yang tidak boleh antri prioritas saat akan melintas di pintu tol," ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas Trans Jawa yang rata-rata Rp1.000-Rp1.500 per kilometernya tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil tersebut jauh lebih murah.  

Gagal  

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, tarif tol memang berada di taraf yang mahal. Hal itu terlihat jelas dari dampak yang ditimbulkan pada pengguna tol.

"Salah satu contohnya, tarif tol Trans Jawa masih tergolong mahal. Buat kendaraan pribadi dan truk," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta.

Dia mengatakan, volume lalu lintas Tol Trans Jawa tampak sepi, terutama usai ruas Pejagan. Hal itu ia ketahui dari hasil kegiatan 'Susur Tol Trans Jawa' dari Jakarta ke Surabaya bersama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), akademisi, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), hingga Kemenhub.

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka tol Trans Jawa seolah-olah seperti tidak menjadi jalan tol lagi lantaran sepi dan tak ada yang melaluinya. Karena itu, ia menilai penurunan tarif Tol Trans Jawa memang masuk akal untuk ditinjau ulang. Bahkan jika bisa diturunkan. "Sepinya Tol Trans Jawa jelas karena tarif tol yang mahal itu," ucap Tulus.

Selain itu, Tulus juga mengingatkan bahwa mahalnya tarif ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan Tol Trans Jawa gagal menjawab persoalan logistik. Pasalnya, mayoritas truk tak banyak yang memasuki tol tersebut.

Setelah ditelusuri, ia menyebutkan banyak sopir yang tidak diberikan biaya untuk menggunakan tol. Truk, kata Tulus, baru akan melintas jika ada penerima barang yang mau menanggung biaya tol.

"Terlalu mahal bagi pengusaha truk untuk menanggung tarif Tol Trans Jawa yang mencapai Rp1,5 juta," ucap Tulus.