JJ Amstrong Sembiring Menagih Janji

Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi, Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum

Anugrah
Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi, Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum
JJ Amstrong Sembiring

Jakarta, HanTer -- Kata-kata tersebut masih terekam dengan sangat baik, ketika Joko Widodo memaparkan visi-misinya sebelum melakukan debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019), mengatakan "Hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi terus dilakukan, perbaikan sistem pemerintah, penguatan KPK, sinergi KPK dengan kejaksaan dan Kepolisian, bekerja keras untuk penegakan hukum."

Dan pada kesempatan yang baik, di dalam surat ini, JJ Amstrong Sembiring, SH, MH yang sebagai warga negara biasa dan kebetulan saja berprofesi sebagai advokat mencoba mengadukan kasus perkaranya sudah berjalan hampir 7  (tujuh) tahun yang menimpa keluarga Haryanti Sutanto merupakan kliennya yang tanah dan bangunan berikut seluruh harta waris lainnnya dikuasai nyata-nyata oleh Soerjani Sutanto merupakan kakak kandungnya.

Bahwa untuk Tanah dan Bangunan tersebut sebelumnya telah disewakan oleh berapa instansi selama 7 tahun dan sempat selama 2 (dua) tahun di sewakan untuk kantor DPW PAN DKI Jakarta, dan kemudian di tahun 2019 akan disewakan kembali ke instansi lain meskipun tanah dan bangunan tersebut masih dalam proses sengketa berupa laporan penggelapan di Polda Metro Jaya, ujar Amstrong.

Berikut surat terbuka tersebut:

Perihal: Mohon  Keadilan Dan Kepastian Hukum

Salam sejahtera Pak Jokowi,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, JJ Amstrong Sembiring, SH, MH dari kantor hukum Amstrong Sembiring & Rekan, sebagai kuasa hukum mewakili ahli waris sah Haryanti Sutanto, yang dimana perkara tersebut sudah berkekuatan tetap di Mahkamah Agung di tingkat PK, dan substansi putusan tersebut mengembalikan keseluruhan harta waris (objek sengketa) kepada para ahli waris yang sah, sehingga dengan begitu tidak diperkenankan satu pun yang bisa menguasai harta waris tersebut, namun  setelah putusan tersebut upaya perjuangan kami untuk mendapati bagian mutlak hak waris yang bersifat fundamental tersebut terhalang atau dihalang-halangi dan sebaliknya malahan dikuasai oleh pihak yang kalah, seluruh harta waris termasuk tanah dan bangunan tersebut disewakan kembali :
Adapun putusan tersebut untuk jelasnya kami sampaikan sebagai berikut:

 

      a.  Bahwa oleh karena Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan/ gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang selebihnya dan tuntutan/gugatan selebihnya tersebut tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 yang Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima harus dibatalkan ditingkat peninjauan kembali dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan: Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar., tanggal 29 Januari 2014. (Halaman 69 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id)

        b.  Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali di atas yang didukung dengan bukti baru (novum) dalam perkara aquo, maka sangat patut dan beralasan secara hukum bagi Judex Jurist Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015 tersebut;

      c.  Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

             1.  mengenai alasan adanya bukti baru;

                   -  Bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa  Akta Hibah Nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011, Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah Pemohon Peninjauan Kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

              2.   mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata: 

                    - Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan Judex Juris dalam perkara a quo tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil-dalil serta buktibukti yang diajukan dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti gugatan Termohon PK dalam perkara a quo adalah tidak sempurna karena selain tidak memuat uraian yang jelas (spesifikasi) mengenai harta-harta selain barang tidak bergerak peninggalan almarhumah Soeprapti dan almarhum Max Sutanto, juga tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa, sehingga sudah tepat gugatan Termohon PK dinyatakan tidak dapat diterima;

      d.  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Soerjani Sutanto tersebut harus ditolak;

Bapak Presiden yang terhormat, padahal kami sudah mengingatkan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PK MA) derajatnya sama dengan undang-undang. Putusan PK MA itu terang benderang, dan untuk memahami isi dari putusan tersebut tidak perlu orang harus bersekolah hukum.
Bahkan tanah dan bangunan yang masih dalam proses perkara penggelapan di polda metro jaya tersebut malah disewakan kembali usai pasca DPW PAN Jakarta. Kami sudah berkali-kali mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pasal 28 Ayat (6) didalam pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan. 

Bapak Presiden Yang Terhormat, kami juga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya tahun 2018 dan sampai sekarang belum jelas prosesnya. sendiri Bahwa kami sudah berkali-kali harus menelan kekecewaan dengan kinerja tim penyidik unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani semakin tidak ada kejelasan dan laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 21 Agustus 2018.
Bapak Presiden Yang Terhormat, kami 2 (dua) minggu yang lalu telah mengirimkan surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Isi surat ini sendiri berisi pengalaman tentang kekecewaannya terhadap kinerja tim penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani semakin tidak jelas. Dan berharap laporan kami sudah 7 bulan lamanya segera untuk dituntaskan, karena kami sudah muak sekali melihat kelakuan seorang warga negara yang bisa seenaknya berbuat semena-mena, yaitu kakak kandung kliennya, bernama Soerjani Sutanto, nyata-nyata telah menguasai lahan dan bangunan tersebut. Padahal, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Soerjani selaku pemohon, sehingga surat sertifikat yang sudah dibalik nama yang dibuatnya dengan semena-mena sudah tidak lagi mengandung kekuatan hukum, sertifikat tersebut sudah tidak mempunyai dasar hukumnya.

Bapak Presiden Yang Terhormat, kami juga sudah melapokan Penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Provam dan laporan tersebut sudah berada di Paminal (Pengamanan Internal Polri). Kami punya harapan, program polisi Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang digaungkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Karena kalau sikap penegak hukum yang tidak profesional imbasnya akan meruntuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik kepada penegak hukum khususnya aparat kepolisian. "Kami sebagai warga negara biasa yang kebetulan saja berprofesi sebagai Advokat dan semua orang Indonesia mendukung agar Polri lebih Profesional, Modern dan Terpercaya serta antikorupsi agar polri benar benar dicintai dan mengayomi masyarakat pencari keadilan”.

Bapak Presiden Yang Terhormat, berharap Laporan Kasus Pidana kami di Polda Metro Jaya tidak ada yang bekingi, namun kekuatiran muncul secara logis mengingat pihak yang menghalangi perolehan hak kami sebagai waris yang sah adalah pihak dari orang yang mempunyai bekingan atau koneksi kuat di instansi atau lembaga penegak hukum dan memiliki banyak akses kekuasaan juga, dan oleh sebab itu kami memohon keadilan dan kepastian hukum dari Bapak Presiden RI, agar hak warga negara  biasa atau siapapun seperti kami tidak ditindas semena-mena oleh "sindikat" atau "kelompok kuat" merupakan mafia hukum yang berkerjanya secara sistematis, dan sehingga harapan kami hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden RI, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019

Hormat kami,

JJ Amstrong Sembiring, SH, MH
(Advokat/ Pelapor Penggelapan Di Polda Metro Jaya)    

Tembusan :
- Kapolri RI
- Kapolda Metro Jaya
- Kabid Propam Polda Metro Jaya
- Kompolnas RI
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)