Konspirasi Pengpeng Penyebab Terjadinya Mark Up Anggaran

Safari
Konspirasi Pengpeng Penyebab Terjadinya Mark Up Anggaran
Ilustrasi

Jakarta, HanTer-- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha mengatakan, mark up dan penyalahgunaan anggaran memang menjadi modus korupsi yang paling banyak terjadi selama ini. Karena dua modus tersebut yang langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Namun, Lanjutnya,  modus korupsi yang paling mudah adalah dengan langsung mengakses sumber keuangan baik itu APBN atau APBD. "Sebagai solusi maka pemerintah khususnya Pemda harus didorong lebih transparan soal keuangan," jelasnya.

Selain itu, laporan LHKPN penyelenggara negara juga harus dilakukan. "Laporan LHKPN dapat meminimalisir korupsi. Pejabat di daerah-daerah yang peningkatan kekayaannya tidak wajar bisa menjadi salah satu indikator pejabat tersebut mengambil uang negara," paparnya.

Konspirasi

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, mark up dan penyalahgunaan anggaran terjadi karena adanya konspirasi antara penguasa dan pengusaha (pengpeng) dalam sebuah proyek. Jika hal tersebut didiamkan maka terjadilah kerugian negara dalam bentuk anggaran yang membengkak atau menurunnya kualitas suatu proyek.

"Besarnya alokasi anggaran di daerah termasuk di desa dan rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan serta jalan pintas pengusaha untuk mendapatkan proyek juga menjadi penyebab korupsi," paparnya.

Suparji menyebut, calo anggaran yang bergerilya ke daerah-daerah, legislatif dan eksekutif juga menjadikan adanya mark up anggaran. Sementara untuk mencegah dan memberantas korupsi yang semakin akut harus menempatkan dan memilih orang berintegritas untuk duduk di eksekutif dan legislatif.

Kedua, tingkatkan pengawasan secara profesional dan independen dalam penyusunan maupun pengelolaan anggaran. Ketiga, berikan sanksi yang paling berat kepada semua pelaku yang terbukti bersalah melakukan korupsi. Hukuman yang maksimal akan menjerakan kepada pelaku dan mencegah yang lain untuk korupsi.

Yuris dan Prof Suparji mengemukakan hal tersebut menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch ( ICW) yang menyebutkan, dua modus yang paling sering digunakan sepanjang 2018 adalah mark up (penggelembungan) dana penyalahgunaan anggaran.

Menurut ICW, terdapat 76 kasus yang menggunakan modus mark up anggaran. Modus tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 541 miliar. "Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah.