Alami Kemunduran di Bidang Hukum

Bentuk Ketidakadilan Bisa Dihentikan dengan Ganti Presiden

Sammy
Bentuk Ketidakadilan Bisa Dihentikan dengan Ganti Presiden
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Kezaliman dan ketidakadilan hukum selama empat tahun kepemimpinan Jokowi cukup dirasakan berbagai kalangan. Bahkan, adanya kondisi tersebut dinilai hanya bisa dihentikan dengan cara mengganti presiden pada 17 April 2019 mendatang.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, penegakkan hukum selama masa pemerintahan Jokowi terlampau lemah. Karena menurutnya, Jokowi belum serius dalam komitmen menjadikan penegakan hukum sebagai panglima.

"Jokowi sejauh ini masih retorika penegakkan hukum," katanya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Neta menekankan, dua pasangan capres yang bertarung di Pilpres 2019 tidak boleh hanya sekadar janji untuk mendapatkan suara. Melainkan, harus berkomitmen menjadikan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. 

"Penegak hukum harus dibersihkan dulu. Bagaimana Jokowi dan Prabowo bersihkan polisi sebagai ujung tombak supremasi hukum. Kalau tak mampu bersihkan polisi, jangan bicara supremasi hukum, itu bulshit. Karena selama ini, masing-masing rezim polisi dijadikan sebagai alat kekuasaan," paparnya.

Ganti Presiden
Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M Taufik, mengungkapkan, kezaliman dan ketidakadilan hukum selama empat tahun kepemimpinan Jokowi cukup dirasakan berbagai kalangan. Bahkan, adanya kondisi tersebut dinilai hanya bisa dihentikan dengan cara mengganti presiden pada 17 April 2019 mendatang.

"Kalau mau habis kezaliman, ketidakadilan hukum, ya ganti presidennya. Saya mengajak kawan-kawan mari bergerak bersama agar tanggal 17 April 2019 yang akan datang Pak Prabowo dan Pak Sandi akan memenangkan Pilpres," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Hukum Era Jokowi, Mundur dan Zalim?' di Kantor Seknas duet Prabowo-Sandi, Jl. HOS Cokroaminoto, No. 93, Menteng, Jakarta Pusat,

Taufik mengungkapkan, pihaknya merasakan betul kezaliman dan ketidakadilan hukum selama empat tahun Jokowi memimpin pemerintahan. Adapun dari sekian banyak kasus yang dilaporkan pihak oposisi, tidak satupun yang diproses oleh pihak kepolisian.

"Karena yang kami laporkan adalah kelompoknya sebelah (kubu pasangan duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin). Ketika orang baru melapor justru diproses," keluh dia.

Kendati bagitu, Taufik meyakini bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dalam menyikapi kezaliman dan kedidakadilan hukum tersebut. Semakin ditekan, kata Taufik, maka akan semakin muncul keberanian rakyat.

"Dengan cara apa?. Merubah pilihannya kepada duet Prabowo-Sandi. Saya melihat ada gerakan itu. Ke depan dalam sisa waktu 2 bulan, mari kita tunjukkan, kezaliman (dan ketidakadilan hukum, red) itu enggak boleh ada di sini," kata Taufik.

Revisi UU ITE
Dalam diskusi yang turut dihadiri oleh Lawyer Guru Honorer Andi M Asrun; Politisi Partai Gerindra H.R Muhammad Syafi'i; pengacara Rizieq Shihab, Abdul Khoir Ramdhan, Menkumham RI era kepemimpinan Presiden SBY, Amir Syamsuddin, yang juga menjadi pembicara menilai, Indonesia saat ini telah mengalami kemunduran hukum yang ditandai dengan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak.

Salah satunya adalah musisi Ahmad Dhani, yang disebut korban Undang-Undang ITE.

"Ada indikasi kemunduran hukum. Apa yang menjadi ukuran mundur atau tidak mundurnya suatu hukum?. Mari kita lihat, apakah pemerintahan Jokowi ini telah berhasil selama 4 tahun sekian bulan pemerintahannya, telah berhasil mempertautkan rasa keadilan dan keadilan yang diinginkan rakyat Indonesia?," ujarnya. 

Pihaknya khawatir, jika Undang-Undang ITE yang ada sekarang tidak segera direvisi bakal dijadikan alat untuk menjerat para aktivis serta kelompok oposisi yang kritis terhadap pemerintah.

"Saya betul-betul terenyuh melihat bagaimana nasib seorang Ahmad Dhani, Buni Yani, dan masih akan ada calon-calon lain yang kita khawatirkan akan muncul. Ini, saya kira tidak bisa kita biarkan," ucap Amir.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini juga menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tak ingin diintervensi maupun mengintervensi masalah hukum. Menurutnya, Presiden bisa berperan dalam menegakkan hukum tanpa harus mengintervensi.

"Dengan cara selalu melemparkan tidak mencampuri, tidak intervensi. Sebenarnya beliau (Presiden Jokowi) itu ada problematik ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakmauan. Jadi kombinasi dari ini semua berujung pada kemunduran di dalam hukumkita," kata Amir Syamsudin, Menkumham RI era pemerintahan Presiden SBY.

Aparat Jadi Jurkam
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, HR Muhammad Syafii atau akrab disapa Romo Syafii menganggap, aparat kepolisian saat ini sudah menjadi tim juru kampanye (Jurkam) calon presiden petahan Jokowi untuk Pilpres 2019. Hal itu dinilainya nampak saat kepolisian mengakomodir laporan-laporan yang dilayangkan oleh kubu Jokowi.

Misalnya, lanjut dia, kasus yang baru-baru ini yang menimpa musisi dan caleg Gerindra Ahmad Dhani. Seharusnya, kepolisian bisa menjaga netralitasnya di pemilihan tahun ini, tetapi netralitas itu malah dipertontonkan bahwa kepolisian menjalankan hukum karena tekanan politik dari penguasa.

"Kepolisian, dalam Undang-undang 2 2002 pasal 13 melayani melindungi masyarakat, menegakkan ketertiban dan pastikan tegaknya hukum," kata dia.

Namun, kenyataannya sekarang tidak demikian. Aparat kepolisian malah cenderung hanya mengakomodir laporan dari kelompok politik tertentu. Karena itu, lanjut dia,  wajar bila aparat saat ini sudah menjadi jurkam salah satu calon presiden.

"Hari ini saya nyatakan polisi jadi Jurkam Jokowi. Mengumpulkan kepala desa, ASN dan ulama, selalu diupayakan agar mereka gak leluasa. Dapil saya 10 tempat sosilisai dibatalkan polisi," tandas Romo Syafii.