KPU: 2.049 Caleg Sembunyikan Data Pribadi

Caleg Tak Buka Data Pribadi, Jangan Harap Dipilih Rakyat

Harian Terbit/Safari
Caleg Tak Buka Data Pribadi, Jangan Harap Dipilih Rakyat
Komisioner KPU Ilham Saputra. 

Jakarta, HanTer -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan,  ada 2.049 orang caleg yang tidak membuka profil pribadinya. Padahal, caleg punya kebebasan mempublikasikan atau justru menutup profil dirinya dan keluarga. 

"Kami mencatat ada 2.049 caleg dari 8.000-an yang kemudian tidak membuka profil atau data pribadinya. Kami terikat dengan perundang-undangan bahwa ada UU Komisi Informasi Publik," kata komisioner KPU Ilham Saputra. 

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan caleg yang tidak mau membuka informasi pribadinya diakses publik pada dasarnya akan  merugikan dirinya sendiri. Karena publik tentu akan memilih caleg yang transparan dan membuka akses informasi pribadinya ke publik. 

“Caleg yang tidak membuka data pribadinya ke publik maka dari sisi akuntabilitas jelas tidak bagus. Ada berbagai faktor atau alasan yang membuat sejumlah caleg tidak mau membuka data pribadinya. Bisa karena pernah tersangkut persoalan hukum, persoalan privasi dan lain-lain. Tapi seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan karena mereka calon wakil rakyat yang akan menyuarakan kepentingan publik di parlemen,” kata Karnali di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
 
Terkait apa perlu ada sanksi hukum bagi para caleg yang tidak mau membuka data pribadi ke publik, Karnali menuturkan, sanksi tidak dipilih masyarakat jauh lebih tepat untuk para caleg tersebut. Persoalan hukum kembali kepada peraturan yang diterbitkan KPU. Apakah itu termasuk pelanggaran atau bukan. 

Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyo mengatakan, KPU untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya saja tanpa harus menyebut ada 2.049 caleg yang tidak mau membuka informasi pribadinya diakses publik. Karena jika berhubungan dengan catatan kriminal maka bisa dilihat catatannya di kepolisian. Oleh karena itu jika memang tidak ada maka jangan di korek - korek.

"Kalau memang ada landasan sanksinya maka silahkan KPU mengambil tindakan," ujarnya. 

Dalam diskusi bertajuk Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/2/2019), Komisioner KPU Ilham Saputra memaparkan, ada 2.049 orang caleg yang tidak membuka profil pribadinya. KPU menyebut caleg punya kebebasan mempublikasikan atau justru menutup profil dirinya dan keluarga. 

"Kami mencatat ada 2.049 caleg dari 8.000-an yang kemudian tidak membuka profil atau data pribadinya. Kami terikat dengan perundang-undangan bahwa ada UU Komisi Informasi Publik," kata Ilham Saputra.

Menurut Ilham, KPU hanya ingin menyampaikan informasi seterang-terangnya ke publik. Dengan begitu, publik bisa menilai profil caleg.

"Kalau memang ini nggak dibuka, kami akan mengumumkan siapa aja yang tidak membuka data pribadinya, kita buka saja ke masyarakat. Biar (masyarakat) menilai bahwa orang yang kemudian menutup aksesnya informasinya ini apakah kemudian layak dipilih atau tidak misalnya," papar Ilham.