Anggaran Negara Bocor KPK Harus  Tindaklanjuti Pernyataan Prabowo

Safari
Anggaran Negara Bocor KPK Harus  Tindaklanjuti Pernyataan Prabowo
Prabowo Subianto

Jakarta, HanTer— Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto ditantang Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan kebocoran anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) seperti yang disampaikan pada acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta. Di sisi lain. Tanpa dilaporkan pun, KPK harus segera bergerak untuk menindaklanjuti pernyataan Prabowo.

“Saya meminta penegak hukum khususnya KPK untuk menindaklanjuti pernyataan Prabowo terkait banyaknya kebocoran anggaran keuangan pemerintah. KPK tidak harus menunggu laporan adanya kebocoran anggaran dari Prabowo karena pernyataan secara terbuka sudah termasuk laporan,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Kamis (7/2/2019).

Uchok menuturkan, saat ini kebocoran anggaran negara atau APBN sudah terkuak. Bahkan kebocoran anggaran BUMN juga sangat besar. "Dengan dimunculkan potensi kebocoram anggaran ini maka harusnya pihak aparat hukum bergerak melakukan penyidikan," tegasnya.

Uchok menilai, terjadi kebocoran di anggaran keuangan negara karena aparat negara atau pejabat banyak yang bermoral serakah. Padahal para pejabat tersebut sudah mendapatkan gaji besar dan fasilitas negara yang tidak sedikit Sebagai solusi maka KPK harus segera bergerak untuk menangkap para pejabat korup tersebut.

Bermasalah

Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, yang disampaikan oleh Prabowo terkait bocornya anggaran keuangan negara merupakan based on data berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah sendiri terutama data yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu yang dimaksud Prabowo terkait  kebocoran anggaran terutama bila  dikaitkan dengan realisasi APBN, yang memang bermasalah dalam realisasi penyerapan belanja negara.

"Umpamanya saja, meski sudah dibantah oleh BPK tapi rilis sebelumnya ada kebocoran sebesar Rp 45 triliun dalam proyek infrastruktur," ujar Andi kepada Harian Terbit, Jumat (8/2/2019).

Apalagi, sambung Andi, jika dikaitkan dengan penelitian ICW juga menunjukkan, pada tahun 2017, sebanyak 27,4% korupsi terjadi pada sektor infrastruktur. Itulah sebabnya korupsi pada sektor infrastruktur menempati posisi teratas dalam ranking pengembangan kasus terbesar 2017. Dari sejumlah kasus itu, kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati rangking teratas.

Andi pun menyebut saat ini KPK sudah  perlahan mulai tergerak untuk memproses atau menyelidiki adanya dugaan kebocoran anggaran negara terutama di BUMN dengan memeriksa dugaan praktik korupsi pada 14 proyek infrastruktur. Penyelidikan yang dilakukan KPK dimulai dengan beberapa kasus dugaan korupsi di Waskita Karya.

Adanya kebocoran anggaran negara yang bernilai puluhan triliun rupiah, sambung Andi menjadi aneh ketika Prabowo yang menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan terjadi kebocoran tetapi malah disuruh melaporkan. Harusnya dengan adanya indikasi kebocoran itu maka Jokowi segera meminta penegak hukum menindaklanjutinya indikasi itu. Apalagi  Presiden mempunyaj kuasa kepada bawahannya. 

"Khan disampaikan Prabowo berdasarkan sumber data yang salah satunya hasil audit BPK. Presiden tinggal minta Kejagung dan Kepolisian serta KPK menilisik hasil audit KPK itu," tandasnya. 

25 Persen

Sebelumnya, Jokowi menantang Prabowo untuk melaporkan kebocoran anggaran ke KPK. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019). 

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek. Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.