Peserta BPJS-TK, Beasiswa Untuk 2 Anak juga Berlaku bagi Non-ASN

Arbi
Peserta BPJS-TK, Beasiswa Untuk 2 Anak juga Berlaku bagi Non-ASN

Jakarta, HanTer - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan akan meningkatkan klaim manfaat program bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan di Tanah Air. Setelah sebelumnya diberlakukan bagi peserta pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI.

Salah satu peningkatan manfaat itu adalah bertambahnya santunan beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja menjadi dua anak, dari sebelumnya hanya ditanggung untuk satu anak. Beasiswa ini diberikan hingga lulus sarjana.

“Kita sudah mengajukan peningkatan manfaat kepada pemerintah, dan sekarang sudah final tinggal digulirkan saja. Untuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), yang saya ingat itu manfaat beasiswa menjadi dua anak hingga lulus sarjana,” kata Agus, seperti ditulis Kamis (7/2/2019).

Peningkatan manfaat tersebut berlaku secara nasional dan bagi seluruh peserta, termasuk juga kategori Non-ASN (aparatur sipil negara). “Nanti aturannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dan iIni merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia,” tuturnya.

Agus juga menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada November 2018 lalu.

Dalam aturan itu, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai Undang-Undang (UU), SJSN ini mutlak dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud,” tukas Agus.

Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

“Harapan kami, seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja,” pungkas Agus.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, di mana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN.

 

 

 

 

 

#Beasiswa   #ASN   #BPJSTK