Polemik Perekaman Biometrik Jamaah Umroh, Sapuhi Sarankan Proses Perekaman di Bandara Internasional 

Safari
Polemik Perekaman Biometrik Jamaah Umroh, Sapuhi Sarankan Proses Perekaman di Bandara Internasional 
Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi membeberkan alasan menolak proses perekaman biometrik.

Jakarta, HanTer - Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) resmi menolak proses perekaman biometrik oleh Visa Fasilitation Service (VFS) Tasheel. Sebelumnya, Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) juga menolak kebijakan biometrik yang merugikan calon jamaah umroh asal Indonesia tersebut.

Apalagi proses perekaman biometrik tersebut baru bisa dilakukan di sejumlah kota - kota besar saja. Akibatnya ketika calon jamaah umroh hendak melakukan perekaman biometrik harus mendatangi kota - kota besar tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Ketika melakukan proses perekaman juga harus mengantri panjang karena masih minimnya fasilitas perekaman.

Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi menyatakan, walaupun pihaknya menolak proses perekaman biometrik, namun jika Kerajaan Arab Saudi tetap melakukan kebijakan tersebut maka harus ada perbaikan baik fasilitas, SDM maupun lokasi perekaman sehingga tidak merugikan dan memberatkan calon jamaah umroh asal Indonesia.

"Apabila memang masih dengan kondisi yang sama maka kami mengusulkan agar dipindahkan ke International Airport keberangkatan di seluruh provinsi atau kota," ujar Syam di Sekretarian Sapuhi, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Syam menegaskan, hal mendasar Sapuhi menolak rekam biometrik karena, selama ini lokasi kantor perekaman biometrik tersebut tidak strategis. Akibatnya calon jamaah umroh terutama yang berasal dari kota kecil di Indonesia sulit untuk menjangkaunya. Sehingga calon jamaah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perekaman.

"Kantor Tasheel baru tersedia di beberapa daerah di Indonesia dan belum tersebar secara merata di 34 Provinsi dan Kabupaten di Seluruh Indonesia," tegasnya.

Selain itu, sambung Syam, struktur wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi penyebab utama dalam penerapan proses perekaman biometrik. Oleh karena itu Syam sebagai pengambil kebijakan di Sapuhi mengusulkan, jika VFS Tasheel tetap harus beroperasi di Indonesia maka cukup satu operational office yaitu di Bandara International. 

"Dengan kata lain jasil rekam biometrik ini bukan menjadi salah satu persyaratan penerbitan visa umrah dan rekam biometrik bisa diambil setelah terbitya visa umroh," paparnya.

Syam mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya, kondisi sarana dan prasaran kantor Tasheel tidak memadai di mana sangat minimnya ruang pelayanan seperti ruang tunggu dan ruang sholat. Selain itu yang membuat proses rekam biometrik bertele-tele adalah peralatan fasilitas pendukung seperti komputer, server sering down dan sumber daya manusia yang diberdayakan di kantor Tasheel belum mumpuni atau professional.

"Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya lagi," tandasnya.

Syam memastikan, dengan menggelar konferensi persnya ini, sebagai bukti bahwa Sapuhi berkomitmen menolak perekaman biometrik sama dengan Patuhi sebagai gabungan empat asosiasi travel umrah haji yaitu Himpuh, Amphuri, Kesthuri, dan Asphurindo yang keberata, biometrik menjadi syarat diterbitkannya visa oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.