Tim Penilai Uji 45 Nominator Peraih Anugerah Paritrana 2018

Arbi
Tim Penilai Uji 45 Nominator Peraih Anugerah Paritrana 2018
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis (Kiri) dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Ahmad Hafiz (kanan) di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/2/2019)

Jakarta, HanTer – Penyelenggaraan Anugerah Paritrana Award 2018 memasuki tahap akhir. Sebanyak 45 nominator dari empat kategori saat ini tengah dilakukan assessment atau penilaian melalui metode wawancara langsung yang dilakukan oleh tim independen.

“Para nominator dari tingkat pemerintahan dan badan usaha akan diminta pendalaman oleh panitia independen. Akan dilhat juga apa yang sudah dikerjakan, bentuk regulasinya, dan pemahaman langsung dari kepala daerahnya terkait jaminan sosial,” ungkap Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis disela kegiatan Assessment Anugerah Paritrana di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Anugerah Paritrana sendiri merupakan sebuah penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik. Penghargaan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Anugerah Paritrana ini merupakan tahun kedua digelar. Pada tahun ini, penilaian dilakukan kepada 33 Pemerintah Provinsi, 105 Pemerintah Kabupaten Kota, 89 Perusahaan Skala Besar dan 80 Perusahaan Skala Menengah serta 33 UKM (Usaha Kecil dan Mikro).

Dari berbagai tahap penilaian, akhirnya mengerucut pada 45 nominator yang terdiri 12 pemerintah provinsi,  13 pemerintah kabupaten/kota, 12 perusahaan besar, dan 8 perusahaan menengah. Tim penilai terdiri dari Ahli Jaminan Sosial Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, Ahli Kebijakan Publik, Riant Nugroho, Staf Ahli Apindo, Myra Maria Hanartani, dari unsur Serikat Pekerja diwakili oleh Rudi Prayitno.

Sementara dari Kementerian PMK oleh Sonny Harry Budiutomo, Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, dan dari BPJS Ketenagakerjaan, Cotta Sembiring.

“Semoga para kandidat tahun ini bisa mencapai hasil yang maksimal sebagai buah dari usaha besar dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing,” tukas Ilyas.

Ditemui dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menjadi salah satu yang telah melalui proses assessment tersebut menyatakan komitmennya dalam melindungi setiap pekerja di wilayah DKI Jakarta melalui kepesertaan jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita tidak saja membuat anjuran, tetapi juga aturan baik bagi (pelaku usaha) sektor formal maupun nonformal, agar pekerjanya ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, perusahaan yang beroperasi harus melakukan izin dan itu semua mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Anies.

Bahkan, sambung dia, pekerja lepas di DKI Jakarta juga telah tercover BPJS Ketenagakerjaa. Ke depan bahkan, para pekerja di organisasi kemasyarakatan seperti RT, RW, dan PKK semua tercover BPJSTK. Sehingga saat mereka bekerja ada rasa aman dan tenang. “Kita akan siapkan dalam anggaran perubahan (2019) nanti,” ungkapnya.

Terkait dengan Anugerah Paritrana, Anies berujar bahwa penghargaan ini merupakan bonus dari sebuah komitmen melindungi dan mensejahterakan pekerja di DKI Jakarta. “Award terbesar bagi kami, bagaimana pekerja merasa terlindungi dari risiko kerja dan merasa tenang dalam berkarya di Ibu Kota. Dapat penghargaan atau tidak dari pemerintah pusat itu, soal upacara,” tandas dia.

Sebagai informasi, penghargaan ini rencananya akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, kepada setiap pemenang kategori pada akhir Februari 2019 mendatang.