GMBI Laporkan Bupati  Banjarnegara ke Ombudsman

Safari
 GMBI Laporkan Bupati  Banjarnegara ke Ombudsman

Jakarta, HanTer -  Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Banjarnegara melaporkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ke Ombudsman RI pada Senin (4/2/2019).

Laporan DPD LSM GMBI Kabupaten Banjarnegara Wilter Jawa Tengah dengan Nomor surat laporan 021.08/DPD.BNA/LSM.GMBI/II/2019 terkait dugaan Mal-administrasi dan buruknya layanan publik yang dapat merugikan masyarakat baik secara materiil dan imateriil.

Ketua DPD LSM GMBI Kabupaten Banjarnegara Wilter Jawa Tengah Toni S Hidayat, SH menyatakan Bupati Banjarnegara telah sengaja menutup informasi keterbukaan publik atas pengalokasian dana RTLH Desa Randegan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

“Atas adanya laporan masyarakat terkait indikasi nakal Bupati dalam pengalokasian dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami menugaskan Ratnoto selaku Kordiv Investigasi di tanggal 7 Januari 2019 untuk lakukan pencarian fakta dan bukti bukti dilapangan terkait RTLH tersebut," ujar  Toni dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).

Menurutnya kesepakatan klarifikasi dari Kepala Desa Randegan digelar tanggal 28 Januari 2019, namun sebelum terjadinya pertemuan seperti jadwal yang sudah disepakati, Kepala Desa Randegan Kecamatan Sigaluh membuat status di sosial medianya yang menjurus penghinaan pada GMBI, dan Kades beralasan dipanggil Bupati.

“Alasan Kades saat itu tanggal 28 Januari 2019 dipanggil Bupati," ujarnya.

Pertemuan 28 Januari 2019 dihadiri Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan 200 orang dari Forum Komunikasi Perangkat Desa yang dipimpin oleh Heri selaku Kepala Desa Petambakan Kecamatan Madukara dengan tujuan untuk mendampingi Sekdes Randegan menemui GMBI.

Toni menjelaskan dalam pertemuan  pihak Kades Randegan beralibi tidak menerima surat Audience dari pihak GMBI. Hal itu mencuat ketika adanya perintah Bupati Banjarnegara dan beberapa orang perangkat desa yang tidak diketahui identitasnya teriak-teriak ‘menuntut LSM GMBI membuat surat pernyataan Agar Tidak Melakukan Kontrol Sosial ke Desa-Desa,’ serta menghentikan kegiatan kontrol sosial terkait dugaan penyelewengan dana RTLH Desa Randegan.

“Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK agar Budhi Sarwono dan perangkat desa yang terlibat dapat diperiksa atas dugaan penyelewengan dana RTLH," ujarnya.