IHW Minta Jokowi Tegur BPJPH yang Rencanakan MOU dengan JAKIM

Safari
IHW Minta Jokowi Tegur BPJPH yang Rencanakan MOU dengan JAKIM

Jakarta, HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan protes terkait rencana Memorandum of understanding (MoU) antara Departement of Islamic  Development Malaysia (JAKIM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beruntung MoU tersebut telah dibatalkan walaupun diumumkan secara internal saja tidak secara nasional dengan mengundang berbagai media massa.

"Jika MoU tersebut tetap dilanjutkan maka kerugian besar akan dialami masyarakat Indonesia. Karena produk dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia tanpa harus mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) atau BPJPH," ujar Direktur Eksekutif
IHW, Dr H Ikhsan Abdullah di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Ikhsan menuturkan, adanya MoU antara JAKIM dan BPJPH berawal ketika ada gelaran produk makanan di Malaysia pada 19 Januari 2019 lalu. Dari gelaran tersebut terjadi lobby - lobby yang dilakukan JAKIM untuk memasukan produk makanannya ke Indonesia tanpa harus melalui sertifikasi halal dari MUI karena sudah merasa mendapatkan sertifikasi dari JAKIM.
Padahal jika produk - produk makanan Malaysia masuk ke Indonesia maka sangat merugikan secara ekonomi dan ketahanan pangan.

"Karena produk makanan Indonesia juga sangat sulit untuk bisa masuk ke Malaysia," paparnya.

Ikhsan menegaskan, sesuai Pasal 10 ayat (2) UUJPH maka setiap produk makanan yang masuk dan beredar serte diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Hal ini memberikan pengertian bahwa produk dari manapun termasuk produk asing dalam hal ini produk dari  Malaysia, yang masuk ke Indonesia wajib mendapat Keputusan Penetapan Halal dari MUI.

Dengan kata lain, tidak ada lembaga lain selain MUI yang bisa menyatakan bahwa sesuatu produk itu “halal” termasuk juga BPJPH, tidak bisa menentukan sesuatu produk asing itu halal. Semuanya itu haruslah “dicek and recek ulang serta diperiksa ulang kehalalannya oleh MUI sesuia Standar Produk Halal dari MUI. Oleh karena itu segala apa yang dinyatakan halal oleh JAKIM, hanyalah berlaku di Malaysia.

Atas rencana MoU tersebut maka Ikhsan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan. Karena adanya rencana MoU dan akhirnya dibatalkan menunjukan sistem manajemen di BPJPH tidak bisa dipertanggungjawabkan alias tidak kapabel. Padahal jika salah dalam memutuskan kebijakan pangan maka bisa berimbas besar terhadap ekonomi.

Ikhsan juga menuturkan, satu diantara tujuan dibentuknya Undang-udang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, adalah untuk melindungi para pengusaha Indonesia atau Produk-produk Indonesia dari sebuan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 4 UU JPH yakni “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

"Dengan standar halal MUI. Maka perbuatan penandatanganan MOU sangatlah merugikan para pengusaha Nasional Indonesia dan bangsa Indonesia," tandasnya.