Menggugah, Kongres Boemipoetra Nusantara Akan Segera Digelar

Danial
Menggugah, Kongres Boemipoetra Nusantara Akan Segera Digelar
Inisiator Bidang Politik Kongres Boemipoetra Nusantara Dr. MS Kaban

Jakarta, HanTer - Pribumi harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, adalah suatu ungkapan yang lazim terdengar dan sudah menjadi budaya turun temurun bahwa memang seyogyanya berlaku demikian.

Namun, inisiator Bidang Politik Kongres Boemipoetra Nusantara Dr. MS Kaban menegaskan saat ini sudah berbeda, sehingga kegiatan Kongres Boemi Poetra yang akan diselenggarakan di Jakarta diantaranya bertujuan bakal menggugah kembali kesadaran masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, menurut mantan Menteri Kehutanan ini, menerangkan, kegiatan kongres nantinya tidak ada kaitannya dengan menebar kebencian atau kembali membenturkan antara pribumi dan non pribumi.

"Kongres ini sangat ilmiah. Tidak ada rasisme atau mengancam kebhinekaan. Mengangkat derajat Boemipoetra atau pribumi itu sangat dilindungi undang-undang internasional," ujar Kaban dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).

Pribumi atau Boemipoetra yang merebut kemerdekaan yang seharusnya berkuasa dan sejahtera malah tertinggal dan tersisihkan di negaranya sendiri.

"Bayangkan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok 1 persen. Sebanyak 87 persen sumber daya alam tidak dikuasai Boemipoetra," kata Kaban.

Ketua Dewan Syura Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, siapapun presiden yang terpilih nanti, harus memiliki keberpihakan kepada Boemipoetra.

"Mengenai definisi Boemipoetra tidak harus diperdebatkan lagi karena sudah diakui PBB dan sangat ilmiah. Saya berharap Boemipoetra menjadi motor penggerak di negara ini dan menjadi tuan rumah yang sebenarnya di negaranya sendiri. Itulah tujuan dari kongres ini," ujar Kaban.

Sementara itu inisiator Bidang Ilmiah Dr. M.D. La Ode mengatakan Kongres Boemipoetra Nusantara yang akan digelar 21-24 Februari 2019 di Asrama Haji Pondok Gede akan melibatkan perwakilan dari seluruh provinsi. "Dalam kongres ini juga akan ada Sumpah Pribumi," kata La Ode.

La Ode menerangkan, saat zaman kolonial, strata sosial Boemipoetra berada di urutan ketiga. Kini sesudah 73 tahun merdeka strata itu tak berubah.

"Pada era kolonial strata terbagi menjadi Belanda atau Eropa, Timur Asing kemudian Priboemi. Nah sekarang strata pertama adalah Pemerintah, China dan Priboemi," beber La Ode.

Priboemi dalam studi doktoral La Ode didefinisikan pendiri, pemilik dan penguasa negeri ini. "Kita harus kembalikan ke khittah, Priboemi adalah penguasa negara. Bukan yang lain," tegas penulis buku Trilogi Pribumisme dan buku Etnis Cina Indonesia Dalam Politik.