Polisi Diminta Segera Gelar Perkara Kasus Sengketa Lahan Eks DPW PAN Jakarta Terkait Eko Patrio

Anugrah
Polisi Diminta Segera Gelar Perkara Kasus Sengketa Lahan Eks DPW PAN Jakarta Terkait Eko Patrio
Kantor bekas DPW PAN DKI yang masih dalam sengketa kembali disewakan oleh terlapor. Bangunanya dibongkar

Jakarta, HanTer -- Kuasa hukum Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring mengingatkan, putusan pengadilan perihal sengketa lahan dan bangunan Eks DPW PAN DKI Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang berkekuatan hukum tetap (PK MA) derajatnya sama dengan undang-undang. Putusan PK MA itu terang benderang.

Karenanya, Amstrong menyayangkan tanah dan bangunan yang masih dalam proses perkara penggelapan di Polda Metro Jaya tersebut malah disewakan kembali usai pasca DPW PAN Jakarta. Sikap terlapor tersebut sangat arogan karena jelas-jelas melanggar putusan yang berkekuatan hukum tetap.

''Saya heran, apakah si-terlapor ini tidak dinasehati oleh pengacaranya bahwa rumah yang sedang dalam sengketa itu tidak dapat disewakan, jangan begitu kalo mau disebut pengacara yang baik profesional "jangan memancing ikan di air keruh" dan suruh pengacaranya untuk baca baik-baik mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pasal 28 Ayat  (6) didalam pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan,'' ungkap Amstrong kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/2/2019).
                                            
"Ingat ini negara hukum bukan negara kekuasaan," tegasnya.                                

Amstrong mengatakan bahwa Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(“UU 12/2011”) yang berbunyi: “ Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”  

Berarti perbuatan terlapor tersebut telah bertentangan dengan UU, dan apa yang dilakukan oleh terlapor adalah merupakan tindakan yang konyol.       
                                                        
Amstrong mengingatkan kembali jangan berpikir bahwa punya uang, atau punya koneksi-koneksi tertentu, maka ia akan bisa terhindar dari hukum. Dan saya buktikan bahwa hukum itu berlaku bagi semua orang itu sama.                         

''Hukum itu dibuat agar menertibkan, dan sanksi-sanksi pun bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jera dari hukuman, sehingga orang harus patuh dan taat hukum, kita ini negara hukum,'' katanya.

Amstrong yang sebagai pelapor menggunakan dasar hukumnya, yaitu Pasal 108 Ayat 1 KUHAP, berbunyi : Setiap orang yang mengalami,  melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Dalam laporan tersebut, Amstrong sendiri sudah berkali-kali harus menelan kekecewaan dengan kinerja tim penyidik unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum  Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani semakin tidak ada kejelasan dan laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 21 Agustus 2018.

“Advokat saja yang melapor susah mendapatkan kepastian hukum,  bagaimana dengan  orang awam yang melapor,” ungkapnya heran.

Ia menjelaskan, seminggu yang lalu telah mengirimkan surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Isi surat ini sendiri berisi pengalaman tentang kekecewaannya terhadap kinerja tim penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum  Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani semakin tidak jelas.

Amstrong berharap laporan saya sudah 7 bulan lamanya segera untuk dituntaskan, karena saya sudah muak sekali melihat kelakuan seorang warga negara yang bisa seenaknya berbuat semena-mena, yaitu kakak kandung kliennya, bernama Soerjani Sutanto, nyata-nyata telah menguasai lahan dan bangunan tersebut. Padahal, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Soerjani selaku pemohon, sehingga surat sertifikat yang sudah dibalik nama yang dibuatnya dengan semena-mena sudah tidak lagi mengandung kekuatan hukum, sertifikat tersebut  sudah tidak mempunyai dasar hukumnya. 

Ia menjelaskan substansi perkara ini, bahwa apa yang diklaim milik bangunan rumah tersebut oleh terlapor yang saat itu diperolehnya dari akta persetujuan dan kuasa nomor 6,7,8, dan 9, yang merekomendasikan si terlapor  untuk berbuat sehingga membuat akta hibah no 18 tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 kenyataan telah dikesampingkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017, dengan begitu berarti akta persetujuan dan kuasa, berikut akta hibah dan sertifikat sudah dibaliknamakan tersebut sudah tidak mengandung kekuatan hukum lagi atau cacat hukum, maka harus kembali kepada sertifikat awal kembali yaitu sertifikat atas nama Almarhumah Soeprati. 

''Apa yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto sudah jelas-jelas bertentangan hukum,'' ucapnya.

Amstrong Sembiring berharap Laporan Kasus Pidananya di Polda Metro Jaya tidak Ada yang membekingi, dan dungu sekali di era mileneal keterbukaan masih saja ada orang suka beking-bekingi. ''Akan saya kejar kemana pun. Hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh. Saya akan berdiri tegak dan tidak takut secuil pun karena saya benar,''  katanya.

Menghadapi sikap penegak hukum  yang dianggapnya tidak bekerja secara Profesional  dalam menyelesaikan laporannya Amstrong sudah melapokan Penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum  Polda Metro Jaya ke Provam dan laporan tersebut sudah berada di Paminal (Pengamanan Internal Polri).       

Amstrong punya harapan, program polisi Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang digaungkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Karena kalau sikap penegak hukum yang tidak profesional imbasnya akan meruntuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik kepada penegak hukum khususnya aparat kepolisian. 

Dalam kesempatan lain, secara bersamaan Hakim Agung DR Supandi SH M Hum  yang juga merupakan Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung menyatakan persoalan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini menyangkut Tingkat Kepercayaan publik yang semakin menurun kepada lembaga peradilan dan penegakan hukum. 

"Meski kami melakukan kerja keras untuk meningkatkan kepercayaan  publik kepada lembaga peradilan dan penegakan hukum  tapi kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran dan sikap  tidak terpuji maka upaya yang telah di bangun meningkatkan citra lembaga peradilan dan penegakan hukum akan rusak bahkan semakin parah," ungkap Hakim Agung tersebut.