RUU P-KS Tidak Pro-Zina dan LGBT

Safari
RUU P-KS Tidak Pro-Zina dan LGBT
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny mengatakan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak untuk melegalkan zina. RUU ini diusulkan untuk penghapusan kekerasan seksual.

"Coba tunjukkan pasal mana untuk melegalkan zina," tegas Venny kepada Harian Terbit, Rabu (30/1/2019).

Menurutnya, ada pihak yang keberatan terhadap RUU P-KS karena belum faham terkait draf di RUU P-KS. Justru keberadaan RUU P-KS untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Pihak yang takut atas keberadaan RUU P-KS  karena tidak pernah mendampingi korban kekerasan seksual sehingga tidak paham bagaimana susahnya korban mengakses keadilan. Oleh karenanya RUU P-KS sudah mendesak untuk segera disahkan.

"Saat ini korban dari kekerasan seksual berjatuhan. Data Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual meningkat tiap tahun. Korban tidak mendapatkan rasa keadilan akibatnya depresi dan bunuh diri," paparnya.

Sementara itu, pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Yohan Misero mengatakan, adanya sebagian masyarakat yang menolak RUU P-KS karena keliru membaca draf dalam RUU tersebut. Sehingga keliru juga dalam menjabarkan RUU tersebut. Padahal RUU P-KS hadir karena regulasi yang ada sekarang ini dianggap kurang melindungi korban kekerasan seksual. Sehingga RUU P-KS tidak ada urusannya dengan perlindungan terhadap seks di luar pernikahan, LGBT, apalagi jilbab pada anak.

Yohan menilai, kampanye yang menolak RUU P-KS karena dinilai melindungi perbuatan zina dan LGBT menyesatkan masyarakat. Pihak yang butuh untuk dicerahkan oleh orang-orang yang bisa membaca RUU ini. Oleh karenanya masyarakat jangan diajak untuk membenci sesuatu hanya  semata-mata karena keengganan untuk melihat semangat yang benar dari RUU P-KS.

*Saya pikir Indonesia butuh regulasi yang lebih ketat terkait kekerasan seksual. RUU PKS memberikan inisiatif yang baik untuk itu," paparnya.

Dikaji Ulang

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar,  Prof Suparji Ahmad mengatakan, untuk menghindari pro kontra dari RUU P-KS maka RUU tersebut harus dikaji ulang untuk memperjelas landasan filosofis,.sosiologis dan yuridis serta norma yang akan diatur. Urgensi dari RUU P-KS juga harus diperjelas agar tidak menimbulkan multi tafsir. Karena jika menyangkut kekerasan seksual maka menjadi masalah yang sensitif sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian.

"Jika tujuannya untuk melindungi perempuan dan anak-anak maka harus diperjelas bentuk perlindungannya," paparnya.

Suparji menuturkan, dari awal RUU P-KS sudah menjadi pro kontra. Oleh karena itu disarankan agar nama RUU P-KS untuk diubah. Sehingga tidak ada lagi kontroversi di masyarakat guna membahas RUU P-KS. Karena saat ini yang beredar ada materi pemaksaan hubungan seksual dapat dijerat hukum. Selain itu hubungan seksual suka sama suka tidak dijerat hukum. Bahkan aborsi yang sukarela juga tidak dijerat hukum.

"Harus diperjelas maksud RUI P-KS. Jangan juga membuat UU yang gak perlu.. UU kan utk publik, jadi jangan sampai publik tidak paham dan tidak perlu ada RUU P-KS," jelansya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Targetnya RUU itu jadi UU sebelum pergantian masa jabatan anggota DPR RI.

"Kami lihat itu sudah masuk dalam salah satu pembahasan utama di DPR, akan kita perjuangkan, lebih cepat lebih bagus," kata Yohana dalam konferensi pers jelang Peringatan Hari Ibu di Bukittinggi Sumatera Barat, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/12/2018).

#RUUPKS   #lgbt   #zina