Bukan Produk Jurnalistik, Polisi Harus Tindak Tegas Pengelola Tabloid Indonesia Barokah

Sammy
Bukan Produk Jurnalistik, Polisi Harus Tindak Tegas Pengelola Tabloid Indonesia Barokah

Jakarta, HanTer - Keberadaan tabloid Indonesia Barokah (IB) kerap menjadi kontroversi di masyarakat. Berbagai kalangan berharap, aparat hukum dapat segera bertindak tegas atas keberadaan tabloid yang telah dinyatakan oleh Dewan Pers tidak termasuk produk jurnalistik.

Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, tabloid Indonesia Barokah dapat dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai laporan atas perbuatan pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Menurutnya, hal ini merupakan tindak pidana biasa.

Karena itu, ia mengatakan polisi harus segera memproses laporan tersebut. Sebab, lanjut dia, tabloid tersebut tidak termasuk produk jurnalistik. "Jika ada yang merasa dihina atau dicemarkan, bisa melapor pidana ke kepolisian sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Tetapi, tidak termasuk ranah pidana pemilu, melainkan pidana biasa," kata dia di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Dipelajari

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mempelajari hasil rekomendasi Dewan Pers soal konten Tabloid Indonesia Barokah.

"Sudah diterima (hasil rekomendasi Dewan Pers). Dipelajari dulu oleh tim dari Ditpidum," kata Brigjen Dedi, di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Sebelumnya hasil rapat pleno Dewan Pers pada 29 Januari 2019 memutuskan bahwa Tabloid Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalistik karena tidak mengusung semangat jurnalisme.

"Itu memang bukan produk jurnalistik, karena tidak mengusung semangat jurnalisme," kata Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Selain itu bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tabloid itu, Dewan Pers mempersilakan untuk menggunakan undang-undang lain diluar UU Pers karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers.

Tabloid Indonesia Barokah tercatat telah disebarkan secara masif dan gratis di sejumlah pesantren dan masjid di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Segera Bertindak

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menyarankan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan atas kasus peredaran tabloid Indonesia Barokah.

Ia juga mengingatkan polisi agar memperlakukan semua laporan yang masuk secara sama. Jangan sampai, lanjut dia, proses hukum terhadap tabloid IB ini diputar-putar.

Jika itu yang terjadi, dirinya khawatir masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Disisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sudah menyerahkan kasus Indonesia Barokah ke kepolisian. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, pihaknya sudah mengetahui bahwa tabloid tersebut bukan merupakan produk jurnalistik.

"Kami telah menyerahkan itu kepada kepolisian. Sebab, kami sudah menyatakan belum masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Kami serahkan kepolisian untuk menindaklanjutinya," ujar Fritz.