Hak Jawab Dr. Rizal Ramli atas Editorial Media Indonesia (MI) edisi Rabu, 30 Januari 2019

Safari
Hak Jawab Dr. Rizal Ramli atas Editorial Media Indonesia (MI) edisi Rabu, 30 Januari 2019
Ekonom senior Rizal Ramli

Harian Media Indonesia (MI) edisi Rabu, 30 Januari 2019, menurunkan editorial berjudul Suluh Cendikiawan. Editorial secara khusus menyoroti cuitan saya tentang penerbitan obligasi Pemerintah sebesar US$2 miliar. Lewat editorial tersebut, koran milik Surya Paloh itu menyerang saya secara sembarangan sebagai cendekiawan yang menyebar hoax. Editorial media merupakan sikap resmi media tersebut atas satu isu.

Editorial MI edisi Rabu, 30 Januari 2019 secara eksplisit telah asal menuduh tanpa fakta-fakta dan argumen yang memadai. Tuduhan tersebut antara lain ada pada dua paragraf di bawah ini:

“Apa yang ditunjukkan Rizal Ramli saat mengkritik Menteri Keuangan terkait dengan utang luar negeri Indonesia ialah contoh bagaimana semangat keilmuan dengan amat gampang direduksi dan dikerdilkan demi menyerang individu, kelompok, dan golongan tertentu. Dalam kasus ini, yang menjadi sasaran ialah pemerintah. Rizal dengan semena-mena menggunakan data lama ketika menuding pemerintah Indonesia akan berutang lagi sejumlah U$$2 miliar dengan imbal hasil sangat tinggi, sebesar 11,625%.”

 

“Belakangan dia memang telah mengakui 'kengawurannya' tersebut karena sebetulnya tidak ada utang baru dengan nilai dan imbal hasil sebesar itu. Akan tetapi, itu tetap tidak bisa menghapus persepsi publik bahwa ternyata seorang pakar juga bisa menjadi penebar hoaks karena memakai basis data yang keliru. Jika terus terjadi, hal seperti itu tentu akan mendegradasi kaum cendekiawan.”

Terkait hal tersebut, saya ingin sampaikan beberapa hal:

1. Saya akui memang telah keliru mengutip data tentang utang. Untuk itu, pada kesempatan pertama saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekeliruan tersebut.

2. Sedikit kesalahan dalam mengutip data (tidak ada istilah data lama atau data baru, data tetap data), tetapi memang ada surat utang sebesar $2 milyar dengan yield 11,6% yang belum semuanya jatuh tempo yg diterbitkan oleh Menkeu Sri Mulyani tahun 2009. Seperti berulang kali kami katakan surat utang Indonesia berbunga sangat mahal, bahwa bunga surat utang Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Tertinggi ke-3 di Asia Pasifik (setelah Pakistan dan Sri Lanka).

3. Tertingginya bunga surat utang Indonesia sudah dikonfirmasi Menko Perekonomian Darmin Nasution yang beritanya ditulis oleh banyak media, di antaranya:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4405795/darmin-akui-bunga-utang-ri-lebih-tinggi-dari-malaysia

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190129162727-17-52899/darmin-akui-bunga-surat-utang-ri-memang-tinggi

dan lainnya.

4. Adalah fakta, bahwa yield surat utang sebesar 11,6% yang diterbitkan periode Maret tahun 2009 dan jatuh tempo Maret 2019 tersebut, dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang doyan menerbitkan obligasi dengan yield sangat tinggi. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara dan rakyat Indonesia.

5. Bahwa selama dua kali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (periode Presiden SBY dan saat ini), surat utang yang diterbitkannya selalu terbilang tinggi, bahkan tertinggi di kawasan ASEAN, mengalahkan Vietnam dan Filipina yang rating surat utangnya berada di bawah Indonesia.

6. Pasal 2 (1) UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, sudah saatnya ada upaya sungguh-sungguh untuk mencegah pejabat negara membuat kebijakan yang dapat merugikan perekonomian negara. Pada saat yang sama, sudah saatnya pula pasal 2 UU No.31/1999 tersebut ditegakkan, dengan cara menyeret pejabat yang bersangkutan ke ranah hukum.

Demikian hak jawab saya sebagai pihak yang dirugikan oleh editorial asal-asalan yang ditulis Media Indonesia.

Jakarta, 30 Januari 2019

Dr. Rizal Ramli