Layak Diberi Sanksi, KPK Geram Banyak Anggota DPRD Tidak Laporkan Harta Kekayaan

Safari
Layak Diberi Sanksi, KPK Geram Banyak Anggota DPRD Tidak Laporkan Harta Kekayaan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan tidak ada satupun anggota DPRD di DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Seharusnya yang memberi contoh adalah aktor-aktor politik tapi kepatuhan penyerahan LHKPN DPRD provinsi seperti di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang melapor LHKPN!" kata Laode dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Tidak hanya DPRD DKI Jakarta, tapi DPRD Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara juga sama sekali tidak melaporkan LHKPN ke KPK. "Harap dicatat, anggota DPRD Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara tanpa satu orang pun menyerahkan LHKPN, jadi jangan pilih mereka lagi," tegas Laode.

Selain empat DPRD provinsi tersebut, masih ada 6 DPRD lain yang tingkat ketaaan pelaporan LHKPN-nya di bawah 4 persen yaitu Banten (1,9 persen), Aceh (1,3 persen), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3 persen) dan Jawa Timur (3,23 persen).

"Jadi bagaimana mau diperbaiki tapi aktor politiknya tidak memberi contoh? Orang yang ditangkap KPK sebesar 88 persen adalah aktor politik DPR, DPRD, bupati, gubernur sedangkan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN," tambah Laode.

Ibukota

Syarif menegaskan, harusnya legislator ibukota menjadi teladan bagi daerah-daerah lain agar tak menjadi wakil rakyat yang malas dan menolak transparansi. 

"Masa Jakarta gitu loh, Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa' sama dengan yang lain-lain harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik," tegas Syarif.

Syarif mendorong seluruh elit politik agar mau menindak tegas kadernya yang belum melaporkan hartanya ke KPK, khususnya legislator daerah DKI. Diharapkan, sikap tegas parpol, bisa melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan, kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN," ungkapnya.

Ia mengaku penyerahan LHKPN  hanya soal moral saja karena tidak ada sanksi bagi mereka yang enggan melapor.

"Padahal di Armenia 'asset declaration' (pelaporan LHKPN) dapat langsung dikenakan 'illicit enrichment' (peningkatan kekayaan secara tidak sah), Kita minta DPR perbaiki regulasi antikorupsi tapi masalahnya kita harus percayakan hal ini kepada mereka yang tidak patuh," kata Laode.

Diberi Sanksi

Terpisah, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, dengan banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang belum melaporkan harta kekayaan maka harus ada sanksi tegas. Oleh karena itu perkuat sistem pelaporannya serta pengawasan laporannya.

"Jangan sampai, ada aturan tapi tidak ada sanksi yang tegas, sehingga, karena tidak adanya sanksi yang tegas, kesalahan tersebut dilakukan berulang-ulang," ujar Adri.

Adri menuturkan, jka tidak melaporkan kekayaan hanya didiamkan saja tanpa sanksi yang tegas maka untuk apa KPK harus repot-repot membuka harta kekayaan pejabat yang melaporkan harta kekayaannya. Sehingga yang dilakukan KPK hanya menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak menjadi penting bagi yang tidak melaporkan kekayaannya kepada KPK.

Adri menyarankan, KPK harus berani membuat aturan pelaporan harta kekayaan sebagai sesuatu yang wajib, dan oleh karena pelaporan itu adalah kewajiban, mesti ada sanksi yang harus dijatuhkan kepada pejabat yang tidak melaporkan, agar ada efek jera.

Selain itu, KPK juga seharusnya mengumumkan dan membuka kepada publik siapa saja mereka yang tidak melaporkan harta kekayaan. Bukan yang sudah melaporkannya saja. 

"Hal ini seharusnya dapat menjadi catatan hitam publik untuk mengetahui pejabat pejabat yang tidak taat kepada aturan," paparnya. 

Saat ini, ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;  Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#KPK   #LHKPN   #DPRD