Kasus JICT, Semua Pihak Harus Menghormati Hasil Audit Investigasi BPK

Safari
Kasus JICT, Semua Pihak Harus Menghormati Hasil Audit Investigasi BPK

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Septa Candra mengatakan, pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus perpanjangan kontrak Hutchison di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) diharapkan menghormati hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Seperti diketahui, atas permintaan Panitia Khusus Pelindo II (Pansus Pelindo II) DPR-RI, lembaga tinggi negara tersebut menyimpulkan terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun akibat perpanjangan kontrak Hutchison di JICT. Indikasi kerugian negara juga terjadi di TPK Koja sebesar Rp 1,86 triliun.

"BPK itu bekerja berdasarkan amanat undang-undang. Indikasi kerugian negara sebagaimana temuan BPK menjadi bukti permulaan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi," ungkap Septa Candra di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, kesimpulan dari hasil audit investigasi BPK tersebut tinggal menunggu political will untuk ditindaklanjuti. Karena itu dia berharap semua pihak menghormati hasil audit investigasi yang dilakukan BPK maupun penyelidikan yang dilakukan KPK. Apalagi dalam audit tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menyinggung kemungkinan temuan indikasi kerugian negara tersebut ditarik hanya pada persoalan kekurangan bayar uang muka (up front fee) dari Hutchison kepada Pelindo II, Septa menilai hal tersebut tidak relevan lagi. Pasalnya, proses audit sudah dilakukan BPK dengan kesimpulan adanya indikasi kerugian negara. 

Ditambahkannya, audit yang dilakukan para auditor BPK semata demi kepentingan negara sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang, bukan sekadar audit korporasi yang dibuat Kantor Akuntan Publik (KAP). "Hasil audit investigasi itu menjadi dokumen hukum," paparnya.

Sebelumnya Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Hakim, mendesak Pelindo II untuk menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menindaklanjuti kasus perpanjangan kontrak Hutchison di JICT.

"BPK telah menyampaikan hasil audit investigasi terkait kasus perpanjangan kontrak Hutchison di JICT pada  6 Juni 2017.  Hasilnya terdapat penyimpangan dan pelanggaran aturan yang saling terkait," paparnya kepada media, Senin (28/1/2019).

Mengutip hasil audit investigasi yang sudah diserahkan kepada KPK pada 17 Juli 2017 tersebut, Nova menyebutkan  perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sehingga terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 triliun.

"Karena itu kami meminta Direktur Utama Pelindo II agar berhati-hati dan tidak gegabah dalam memutuskan perpanjangan kontrak JICT serta tidak menggunakan  audit PDTT yang cacat hukum dalam proses permintaannya dan berlawanan dengan hasil audit investigatif BPK," katanya.

#JICT   #Pelindo   #pelabuhan   #kpk