Pemilu Jangan Ada Kecurangan, Djoksan: Tentara Tidak Netral Itu Peradaban Primitif

sammy
Pemilu Jangan Ada Kecurangan, Djoksan: Tentara Tidak Netral Itu Peradaban Primitif
Foto - Istimewa

Jakarta, Hanter - Adanya kekhawatiran terkait ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional hingga kecurangan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 kerap mengemuka. Hal tersebut tentunya patut diantisipasi guna bergulirnya proses pemilihan umum yang adil dan damai.

Terkait pilpres damai, sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalan Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI, Polri, dan ASN melakukan pertemuan di kediaman Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman, Senin (28/1/2019). 

Pertemuan tersebut untuk membacakan petisi terkait penyelenggaraan Pilpres 2019. Pada  aara ini para jenderal mengeluarkan petisi untuk mengawal Pilpres agar TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara berlaku netral dalam Pilpres 2019.  

"Saya diundang ke sini untuk ada deklarasi dan rekomendasi menghimbau mendesak kepada TNI, Polisi, Intelijen kepada ASN agar mengawal peradaban ini dengan baik. Jangan mempermalukanlah. Mari kita pertontonkan demokrasi kita dengan peradaban yang tinggi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Tentara tidak netral itu peradaban primitif," kata Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (Djoksan), yang juga Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Nugroho Djayusman, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Sofjan Jacoeb dan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. Nampak hadir Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban dan mantan Menteri Kemaritiman, Rizal Ramli. 

Sementara itu, petisi dibacakan oleh Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb. Ada dua poin dalam petisi yang ditujukan ke pemerintah Indonesia tersebut, yaitu: Pertama, Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN dan semua Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2019.

Kedua, Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh prajurit TNI-Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019.

"Kepada semua pihak termasuk masyarakat luas agar melaporkan kepada Bawaslu dan pihak terkait lainnya, apabila mengetahui terjadinya ketidak netralan atau keberpihakan jajaran TNI, Polri, BIN dan aparatur negara lainnya demi menjamin jujur dan adilnya pemilu," tutup Jacoeb.

Politik Uang

Selain itu, muncul pula masalah politik uang untuk jual beli suara pemilih. Pengamat politik Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, politik uang muncul karena calon kepala daerah percaya pada mitos hal tersebut dapat memenangkan Pilkada. "Padahal ini belum tentu berdampak signifikan," kata Yunarto di Jakarta, Senin (28/1/2019)

Masalah lain, kata Yunarto, yang berpotensi muncul adalah terjadinya manipulasi laporan dana kampanye. Selain itu, potensi lain yang muncul adalah dilakukannya suap kepada penyelenggara pemilu. "Lalu munculnya nama bermasalah, nama mantan narapidana kasus korupsi, dan dinasti politik," kata dia. 

Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman, mengatakan, dalam konteks Pemilu 2019, ia menilai tingkat kecemasan masyarakat terbilang tinggi. "Jangan sampai kita dapat pemimpin yang prosesnya tidak transparan, tidak adil, dan tidak akuntabel. Masalahnya adalah proses-proses inilah yang mencemaskan. Apakah kita optimis atau cemas, lebih banyak cemasnya. Proses-proses seperti ini membuat kita cemas bahwa pemimpin yang dihasilkan nanti tidak sesuai dengan kehendak kita," kata Benny di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai solusi dari kekhawatiran ini. Misalnya, rakyat harus memastikan petahana tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pemenangannya pada Pemilu 2019.

Demokrat juga mendesak agar incumbent tidak memanfaatkan ketidaktahuan rakyat dalam berpolitik untuk kemenangannya di Pilpres 2019.

#Pilpres   #tni   #polri