Dugaan Asusila Dewas BPJS TK, DJSN Siap Berikan Hasil Pemeriksaan ke Penyidik

Arbi
Dugaan Asusila Dewas BPJS TK, DJSN Siap Berikan Hasil Pemeriksaan ke Penyidik
Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung (tengah) bersama Anggota DJSN Ahmad Ansyori dan Soeprayitno saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Jakarta, HanTer - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tengah merampungkan hasil pemeriksaan dugaan kasus tindak asusila yang dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Syafri Adnan Baharuddin (SAB) terhadap staff pribadinya, RA (27).

DJSN sejak akhir Desember 2018 lalu telah membentuk Tim Panel yang terdiri dari satu orang perwakilan DJSN, dua orang dari Kementerian Ketenagakerjaan dan dua orang ahli (psikologi dan hukum).

Hingga saat ini, Tim Panel yang di ketuai oleh Anggota DJSN, Subiyanto, telah melakukan lima kali sidang pemeriksaan dengan memanggil 10 orang, yakni dari pihak terlapor, pelapor, dan saksi-saksi yang diajukan terlapor dan pelapor.

Plt Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, pekan depan hasil rekomendasi tim panel akan rampung dan sedianya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, kata Andi, lantaran Presiden sudah menekan surat keputusan pemberhentian SAB sebagai Dewas BPJS TK, secara otomatis proses yang dilakukan tim panel akan dihentikan.

“Sesuai peraturan, kewenangan tim panel hanya memberikan rekomendasi terkait status SAB apakah harus diberhentikan atau tidak. Tapi karena Presiden sudah memberhentikannya, otomatis tugas tim panel selesai,” kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Andi menegaskan, tugas tim panel tidak menyangkut kepada ranah hukum, karena didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

“Tapi jika dibutuhkan oleh penegak hukum dalam penyidikan, karena sekarang kedua pihak (pelapor dan terlapor) sudah mengajukan ke polisi, tentu dokumen hasil pemeriksan ini akan kita berikan,” katanya. Namun Andi sendiri mengaku belum mendapat laporan dari tim panel terkait hasil pemeriksaan.

Anggota DJSN, Anshori menambahkan, sanksi terberat yang akan dihasilkan dari pemeriksaan tim panel adalah pemberhentian dari jabatan. “Maka dengan sendirinya proses tim panel akan diselesaikan. Tapi dari hasil pemeriksaan, apa saja yang terungkap, Senin (20/1) akan kita sampaikan,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberhentikan Syafri Adnan Baharuddin sebagai anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2019 yang diteken pada 17 Januari 2019.

Sebagai informasi, SAB dituding melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap staff pribadinya, RA (27). Tudingan itu disampaikan RA dengan bukti-bukti percakapan pesan via WhatsApp dari SAB terhadap RA dengan ajakan melakukan tindak asusila. Kejadian ini sudah berlangsung sejak 2016-2018.

Dalam kesempatan terpisah, SAB membatah tudingan tersebut dan menyebut pihak RA telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.  Saat ini, baik RA maupun SAB saling melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian pada Desember 2018 lalu.

 

#Dewas   #BPJS   #asusila   #DJSN