FPPI Minta KPK Tidak Petieskan Pelanggaran Perpanjangan Kontrak JICT - Hutchison Hong Kong

Safari
FPPI Minta KPK Tidak Petieskan Pelanggaran Perpanjangan Kontrak JICT - Hutchison Hong Kong

Jakarta, HanTer - Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran aturan terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Hong Kong tanpa izin konsesi pemerintah. Akibat perpanjangan kontrak tersebut terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 trilyun. 

"Audit investigatif itu (pelanggaran aturan terkait diantaranya perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong) telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini KPK  pada tanggal 17 Juli 2017 lalu," ujar Ketua FPPI, Nova Sofyan Hakim di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Nova menegaskan, pihaknya siap memberikan keterangan kepada KPK terkait adanya pelanggaran aturan dalam perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong. Karena sudah jelas dari hulu sampai hilir perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong tidak memenuhi persyaratan. Karena selain tanpa izin konsesi pemerintah, kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong juga tanpa tender. tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). 

"Padahal kami sebagai anak bangsa siap mengelola pelabuhan yang sesuai arahan Presiden Jokowi akan dijadikan poros maritim dunia. Kami lakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.

Nova menuturkan, adanya pelanggaran kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong juga berdasarkan hasil Audit lnvestigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan  terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 trilyun. Selain itu, hasil audit investigatif mengindikasikan bahwa akan jauh lebih menguntungkan bagi Pelindo II dan negara apabila JICT dikelola sendiri yakni 100% Indonesia.

"Dikelola sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Pelindo III di jaman Dirut Orias Petrus Moedak yang tidak memperpanjang kontrak Dubai Ports World di Terminal Petikemas Surabaya," paparnya. 

Nova menyakini Direktur Utama Pelindo ll Elvyn G Masassya sangat berhatI-hatl dan tidak akan gegabah dalam memutuskan perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong
dengan berpijak pada audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
yang cacat hukum dalam proses permintaannya dan berlawanan dengan hasil audit investigatif BPK. Oleh karenanya FPPI mendukung penuh Pelindo II untuk menegakkan tata kelola pelabuhan yang baik dengan berorientasi kepada aturan PerUndang-Undangan dalam kasus kontrak JICT dan juga kontrak TPK Koja yang telah habis pada Oktober 2018. 

"Kami juga percaya KPK saat ini sedang bekerja melakukan penyelidikan serta tidak akan mempetieskan kasus perpanjangan kontrak JICT, " paparnya.

Seperti diketahui kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong habis pada 27 Maret 2019 mendatang. Sebelumnya. pada 1 Desember 2015, BPK juga telah menerbitkan hasil audit PDTT kasus perpanjangan kontrak JICT. Menurut kesaksian anggota BPK Achsanul Qosasih dalam rapat Pansus DPR tentang Pelindo ll pada bulan Desember 2015, audit PDTT tersebut diminta oleh Kementrian BUMN lewat Pelindo ll.

Achsanul Qosasih menyampaikan bahwa terdapat beberapa pelanggaran aturan namun Hutchison bisa Ianjutkan kontrak dengan memenuhi kekurangan pembayaran. Seharusnya permintaan audit PDTT diperuntukkan bagi rencana perusahaan yang tercantum dan tidak kontradiktif dengan audit investigatif yang bersifat final atas permintaan Pansus DPR tentang Pelindo II. 

Sehingga apabila Pelindo ll mengikuti hasil audit PDTT tentu akan membuka celah hukum baru. Apalagi keputusan besar perpanjangan kontrak JICT tidak ada dalam rencana jangka panjang perusahaan dan tanpa izin konsesi pemerintah. Namun Hutchison bisa melanjutkan kontrak dengan penambahan kekurangan bayar. 
Jangan sampai audit PDTT yang terindikasi sebagai hasil pemufakatan pihak-pihak tertentu dan kontradiktif dengan audit investigatif BPK dijadikan dasar hukum perpanjangan kontrak JICT oleh Pelindo II. 

#JICT   #Pelindo   #pelabuhan   #kpk