Tuntutan Mantan Sopir Tangki Pertamina Jadi Karyawan Salah Alamat 

Safari
Tuntutan Mantan Sopir Tangki Pertamina Jadi Karyawan Salah Alamat 
Ilustrasi Bawaslu Awak Mobil Tangki

Jakarta, HanTer—Pengamat energi Defiyan Cori  mengatakan,  aksi demonstrasi mantan sopir tangki PT Pertamina di depan Istana Negara pada 9 Januari 2019 tidak hanya salah alamat, juga salah kaprah. Pasalnya,  persoalan hubungan kerja kontraktual mereka telah selesai dengan Pertamina. 

Di sisi yang lain, kata Defiyan, permasalahan mantan sopir tangki yang menuntut untuk ditetapkan sebagai karyawan Pertamina itu terlalu berlebihan, karena mereka bukanlah karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas ini. Mereka adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Pertamina untuk tenaga sopir tangki. 

“Jadi, jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, lebih tepat diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut mereka untuk dipekerjakan sebagai sopir tangki,” ujar Defiyan. 

Mengganggu  Dia mengemukakan, demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina tersebut tidak saja telah mengganggu ketertiban umum, namun juga telah mem-faith accomply Pertamina sebagai BUMN yang abai mengelola karyawannya.

Tentu hal  ini  sama saja sudah mempermalukan Direktur Utama Pertamina dihadapan Presiden yang baru saja memberikan amanah. 

Dari kasus demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang berasal dari perusahaan rekanan ini, lanjut Defiyan, diharapkan adanya langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan). 

Untuk itu, Defiyan  mendesak Pertamina segera melakukan klarifikasi atas demo mantan sopir tangki Pertamina ini, supaya kasus lama pemutusan hubungan kontraktual mereka dengan perusahaan rekanan tidak dikaitkan dengan kinerja manajemen Pertamina saat ini.

 Ekonom konstitusi ini berharap agar Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menetapkan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional yang menjadi rujukan UU sektoral lainnya dan merupakan penguasaan negara atas sumberdaya alam dan BUMN yang mengemban tugasnya terkait perintah konstitusi pasal 33 UUD 1945. 

Pemerintah dan DPR segera merevisi dan menetapkan UU tentang BUMN untuk memperjelas berbagai tugas, posisi dan fungsi BUMN dalam perekonomian negara serta menarik posisi BUMN dari kewajibannya menjalankan UU Perseroan Terbatas lanjut Defiyan . 

''Pertamina dalam hal hubungan ketenagakerjaan sebagai BUMN hanya terkena dampak dari UU yang sangat liberal yang mempertentangkan hubungan pekerja dan manajemen atas status kontraktual perusahaan rekanan dalam hubungan industrial serta menganggap demonstrasi menjadi satu-satunya cara menyelesaikan masalah untuk menuntut hak pekerja,” paparnya. 

Jika diperlukan, papar Defiyan, Pemerintah dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber permasalahan disinformasi berkaitan dengan demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang mempunyai kontrak dengan perusahaan rekanan ini sehingga menimbulkan opini publik yang buruk atas citra BUMN dan menemukan kemungkinan adanya motif lain dari demonstrasi tersebut.