Pemilu 2019 Dinilai Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

Sammy
Pemilu 2019 Dinilai Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN
Kampanye anti politik uang dalam pemilu

Jakarta, Hanter-- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, menilai, hasil Pemilu 2019 rentan akan manipulasi hasil perolehan suara. Pemilu 2019 juga dinilai rawan politik uang dan netralitas ASN.

"Sekarang ini darurat hasil pemilu, berdasarkan praktik politik uang, manipulasi, serta netralitas ASN dan penyelenggara," ujar Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Ray mengungkapkan, kecurangan dalam bentuk manipulasi pemungutan suara di Pemilu 2019 sangat rawan. Untuk itu, KPU dituntut memperkuat pengawasan terhadap petugas. Hal ini agar tidak ada celah untuk potensi kecurangan.

"Manipulasi suara saat ini sangat sulit diatasi. Juga perolehan suara dengan surat suara yang bermacam-macam sangat sulit (diatasi). Sekarang bagaimana cara perkuatnya, perkuatnya di petugas KPU sehingga petugas KPPS dan lainnya itu tidak lagi punya celah. Salah satunya dengan menggunakan IT yang sekarang terlihat sehat," imbuhnya.

'Kelabakan'

Sebelumnya diketahui, Ketua KPU Arief Budiman, disebut-sebut sempat kelabakan saat didatangi tim KBN Prabowo-Sandi.

"KPU mengalami kesulitan kalkulasi klarifikasi, verifikasi atas data 30% di lapangan karena apa, ada surat edaran dari Kemendagri dengan alasan kerahasian," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor KPU Jakarta, beberapa waktu lalu.

"DPT 31 juta sejak kapan dianggap rahasia Negara, kami harus tanya karena kami curiga, jangan-jangan data sudah ada di KPU, bisa menjadi ganda DPT sebesar 31 juta, kami bisa menang, capai 30%," tambah Muzani dengan kesal.

Adapun kedatangan BPN, kata Muzani, berlandaskan janggalnya data siluman 31 juta pemilih dari Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang tak sesuai dengan DPT.

"Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Ditjen kependudukan ada 35 juta belum masuk dalam DPT," ujar Muzani

Setelah pihaknya berdiskusi dengan Ketua KPU dan sejumlah anggota, Muzani mengaku terkejut lantaran data 31 juta pemilih disebut berada dalam kondisi dirahasiakan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

"Dikabarkan orang dalam di KPU bahwa ada informasi 31 juta data tidak boleh dibuka dari Kemendagri. Jadi KPU tidak bisa mengecek dengan alasan kerahasiaan. Per tanggal 10 Oktober semuanya ditutup, by name by address," jelas Muzani.

Kecewakan Rakyat

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak mengecewakan rakyat.

"Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita, yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan Kemendagri ini mengagetkan kita semua," ujar Priyo.