Dugaan Kasus Asusila

Hormati Proses Hukum, Dewas BPJS TK Bantah Lindungi SAB

Arbi
 Hormati Proses Hukum, Dewas BPJS TK Bantah Lindungi SAB

Jakarta, HanTer - Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menyesalkan kasus dugaan asusila yang menimpa staff Komite Dewas, yang dilakukan oleh anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB.

Dalam konferensi pers di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (11/1/2019), Ketua Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan Dewas BPJS Ketenagakerjaan melindungi anggotanya yang terlibat dugaan kasus tersebut.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami, saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidaklah benar," kata Guntur didampingi oleh jajaran anggota Dewas BPJSTK, Jumat (11/1/2019).

Guntur mengungkapkan, pihaknya baru menerima laporan atas dugaan asusila oleh korban, RA, pada 6 Desember 2018, setelah mendapatkan surat tembusan dari RA yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) atas tindakan pelecehan oleh SAB.

“Kami mendukung pihak yang berwenang agar terus melakukan penyelidikan agar kebenarannya segera terungkap,” tuturnya.

Terkait kasus ini, Dewas juga telah melakukan skorsing kepada SAB dan RA. Skorsing diberikan agar kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan kasus tersebut. Namun, SAB diketahui telah mengajukan pengunduran diri.

“Pengunduran diri ini bukan Dewas yang memutuskan, harus ada SK dari Presiden. Nanti DJSN yang merekomendasikan bersama dengan Kemenaker,” katanya.

Hal ini, sambung Guntur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Lebih lanjut, Guntur juga menyatakan bahwa Dewas BPJSTK menyayangkan adanya pihak yang membuat kasus ini semakin melebar tanpa memperhatikan relevansi atas kasus pelecehan asusila tersebut. Seperti tuduhan yang menyebutkan bahwa tata kelola Dewas BPJSTK buruk dan adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas.

“Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat baik,” imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, proses rekrutmen staf juga telah mengacu pada undang-undang yang berlaku termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewas BPJSTK, seperti seminar dan kegiatan focus group discussion (FGD).

"Semua sudah diatur sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait,” ungkapnya.

 

#BPJS   #Dewas   #Asusila