Sambangi Gedung DPR,  FIPTI Bacakan Empat Pilar Tuntutan

romi
Sambangi Gedung DPR,  FIPTI Bacakan Empat Pilar Tuntutan
Perwakilan FIPTI di Gedung DPR RI/ ist

Jakarta, HanTer- Merasa butuh keadilan,  Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPR di Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. Rapat tersebut terkait dengan permasalahan Peraturan Pemerintah (PP) 103 Tahun 2014. Maklum, PP tersebut dinilai membelenggu para pengobat tradisional di Indonesia. 

Rapat digelar di Ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Tampak hadir Anggota Komisi III DPR yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan dari Fraksi PKS, yaitu Muhammad Nasir Djamil. 

Pada kesempatan tersebut disampaikan empat pilar tuntutan FIPTI yang dibacakan oleh ketuanya B Mahendra dan wakilnya Jim Paul Mamahit. Berikut empat tuntutannya:

1. Mengingat bahwa pengobatan tradisional berakar pada aspek Tradisi, turun temurun,  aspek Soaial budaya, etnik dan agama, maka  Pengobat Tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur adukan dengan keilmuan pengobatan konvensional. 

2. Karena dasar keilmuan Pengobat Tradisional adalah bermuara pada nilai nilai Empiris yang turun menurun  maka perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga pendidikan Nonformal atau kursus kursus yg disesuaikan dengan program kementrian pendidikan ( leveling  ) tanpa harus  di paksakan untuk kuliah D3.

3. Dengan pengetahuan dan dasar keilmuan tradiaionalnya maka Pengobat Tradisional diberikan keleluasaan melakukan praktek pengobatannya baik invasif maupun  non invasive sesuai dengan batas batas keilmuannya sebagai pengobat tradiaional.

4. Pengobat tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan batasan yang wajar  berdasarkan  SOP  tiap - tiap ospro dan Pengobat Tradisional diberi peran dlm deteksi dini dan monitoring tanda penyakit dengan alat periksa yang telah digunakan masyarakat umum (termometer. timbangan. tensimeter digital, kita periksa gula darah mandiri) dan diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan metoda pengobatannya dengan batasan- batasan yang wajar. Metode pemakaian alat kesehatan umum dapat diajarkan oleh tenaga kesehatan sebagai bagian pemberdayaan battra dlm deteksi dini dan monitoring mandiri penyakit.

Sedangkan, Sekjen  FIPTI  Tengku Maulana Sanusi mengatakan, pengobat tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan batasan yang wajar. “Kalau di Aceh, biasanya di pasar ada ahli pengobatan pake mic menawarkan pengobatannya. Tentu dengan PP 103 ahli obat tersebut bisa melanaggar hukum,” katanya.

#FIPTI   #Empat   #Pilar   #Tuntutan   #Gedung   #DPR