Menteri Eko: Awas Ada Kemungkinan OTT di Kemendes

Arbi
 Menteri Eko: Awas Ada Kemungkinan OTT di Kemendes

Jakarta, HanTer - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menggelar silahturahmi dengan seluruh pegawai kementeriannya di halaman parkir Gedung Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Dalam sambutannya, Menteri Eko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di Kemendes PDTT yang secara berangsur-angsur menghilangkan stigma ‘jorok’ kementeriannya di mata publik.

“Kita sempat dicap kemeterian yang jorok. Sekarang Alhamdulilah stigma itu memudar karena kerja kalian. Terbukti, tingkat kepatuhan rangking ke-4 dengan nilai 91,” kata Eko disambut tepuk tangan dari ratusan pegawainya, Selasa (8/1/2019).

Kendati begitu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan seluruh jajarannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang mengarah pada tindakan koruptif sehingga merugikan negara dan rakyat.

Jika peringatan ini diabaikan, kata Eko, siap-siap terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Ada kemungkinan OTT (operasi tangkap tangan) di kementerian kita. Jangan ada yang merasa ‘sakti, kita semua lagi dipantau,” ucap Eko.

Lebih lanjut ia juga memaparkan 4 tahun progress kerja Kemendes PDT yang terus melakukan berbagai perbaikan kinerja. Hal ini terlihat dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat menjadi 64,16 pada 2017 dari sebelumnya 63,79. Tata kelola arsip kementerian meningkat pesat dari sebelumnya peringkat 32 menjadi peringkat 6 pada 2017.

Selain itu, berdasarkan penilaian Ombudsman terkait standar pelayanan berada di zona hijau pada 2018. Nilai akuntabilitas kinerja juga meningkat menjadi 61,79 pada 2017 dari sebelumnya 60,95. Pada 2017, opini yang dirilis BPK menunjukkan Kemendes PDTT berhasil mempertahankan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya, kinerja penganggaran meningkat pada 2018 menjadi 92,83 perseb dari sebelumnya 88 persen. Begitu pula dengan tunjangan kinerja naik dari 47 persen menjadi 60 persen.

Dalam kesempatan itu, seluruh Pejabat Tinggi Madya diminta untuk menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, yang didahului dengan pembacaan komitmen yang dipimpin oleh Sekjen Kemendes Anwar Sanusi.