Aher Singgung Perpres 97 Terkait Proyek Meikarta

safari
Aher Singgung Perpres 97 Terkait Proyek Meikarta

Jakarta, HanTer - Bekas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan soal keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai rekomendasi penanaman modal proyek Meikarta.

"Yang ditanyakan kepada saya pada intinya adalah tentang saya sebagai gubernur saat itu mengeluarkan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur harus keluar, karena rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jabar itu tidak boleh ditandatangani gubernur berdasarkan Perpres No 97 tahun 2014," kata Ahmad Heryawan (Aher) di gedung KPK Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Menurut Aher, isi Pepres No. 97 tahun 2014 itu adalah memberikan pendelegasian kepada kepala dinas penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menandatangani rekomendasi tersebut.

"Karena tidak ada rekomendasi kalau tidak ada peraturan gubernur itu. Kalau saya tanda tangan tidak boleh, kalau kepala dinas tidak bisa juga karena tidak ada pendelegasian. Karena itu ada keputusan gubernur dan sesuai dengan Perpres 97/2014 dalam rangka memberikan pendelegasian terhadap kadis PMTPSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi) agar menandatangani rekomendasi tersebut," jelas Aher.

Sehingga menurut Aher, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan izin secara clear and clear.

"Pemprov hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear. Kalau 86,4 hektare sudah clear makanya dikeluarkan rekomendasi," ungkap Aher.

Pihak Meikarta, menurut Aher, mengajukan 143 hektare yang diperuntukkan menjadi bangunan 84.6 hektare.

"Itulah yang diberikan rekomendasi pemprov, sisanya ya belum. Jadi Saya ceritakan proses keputusan gubernur yang memberikan pendelegasian kepada dinas PMPTSP supaya menandatangani proyek Meikarta seluas 86,4 hektare dan yang jelas saya tidak tahu urusan rekomendasi. Urusan saya hanya soal kepgub untuk memberi pendelegasian ke dinas untuk memberikan rekomendasi," tegas Aher.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Aher diperiksa terkait perannya ketika menjadi gubernur Jawa Barat terkait dengan proses perizinan Meikarta.

"Jadi proses perizinan ini baik yang diketahuinya terkait perizinan Neikarta yang dilakukan Kabupaten Bekasi ataupun terkait dengan rekomendasi yang menjadi domain atau kewenangan dari pemerintah provinsi," kata Febri.

Selanjutnya KPK juga mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di pemprov Jawa Barat terkait kasus tersebut.

"Kami mulai menemukan beberapa data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar, misalnya, ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri nah itu juga sedang dialami oleh KPK," ungkap Febri.