DPR: Pemerintah Agar Hati-hati dan Tidak Melanggar UU dalam tata Kelola Batam

Danial
DPR: Pemerintah Agar Hati-hati dan Tidak Melanggar UU dalam tata Kelola Batam
Diskusi  'Menakar Masa Depan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Inkonsistensi Kebijakan Pusat dalam  mengembangkan Batam' bersama anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, Ampuan Situmeang (Praktisi Hukum Batam), dan Jadi Rajagukguk (Ketua KADIN Batam).

Jakarta, HanTer - Ketua Komite Tetap Penghubung antarLembaga  DPR dan Kadin Indonesia, Firman Subagyo mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam membuat kebijakan tata kelola Batam. Khuusnya terkait Badan Pengusahaaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

“Saya memahami aspek politik dan ekonomisnya. Karena itu saya mengingatkan pemerintah agar hati-hati dan tidak melanggar UU dalam tata kelola Batam. Apalagi kawasan Batam ini bertujuan bisa bersaing dengan Singapura,” ujar politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Hal itu disampaikan dalam diskusi  'Menakar Masa Depan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Inkonsistensi Kebijakan Pusat dalam  mengembangkan Batam' bersama anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, Ampuan Situmeang (Praktisi Hukum Batam), dan Jadi Rajagukguk (Ketua KADIN Batam).

Firman juga menyayangkan kenapa DPR dulu mendukung Batam menjadi pemerintahan kota yang dipimpin oleh Walikota. “Seharusnya DPR saat itu menjadikan Batam sebagai kota administratif. Bukan kota madya,” ujarnya.

Firman mengingatkan, pemerintah harus hati-hati untuk tidak melanggar Undang-Undang. Termasuk Walikota yang tidak boleh merangkap jabatan dengan kewenangan mengelola Batam.

“Jadi, saya mengingatkan Presiden RI untuk tidak mendengar informasi dari orang-orang yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih di tahun politik ini jangan sampai kebijakan itu membuat kegaduhan politik baru,” ungkapnya.

Selain itu Firman membantah adanya dualisme kepemimpinan di BP Batam. “Tak ada dualisme kepemimpinan di BP Batam. Apalagi perubahan status dari FTZ ke Kawasan Ekonomi Industri (KEK) kondisinya makin tidak menguntungkan. Bahkan ada investor  siap hengkang,” pungkasnya.