Capres-cawapres Tak Perlu Takut Sampaikan Visi-Misi dan Program

Harian Terbit/Safari
Capres-cawapres Tak Perlu Takut Sampaikan Visi-Misi dan Program
Pasangan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga

Jakarta, HanTer -- Keputusan KPU membatalkan kegiatan menyampaian visi misi dan program dari masing-masing pasangan capres-cawapres yang dijadwalkan pada Rabu, 9 Januari 2019, disayangkan. 

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menyayangkan jika pembatalan pemaparan visi, misi dan program capres karena  ada tim  capres-cawapres tidak siap. Padahal visi misi yang dipaparkan kedua capres dan cawapres akan menguji kemampuan atau intellegence quotient (kecerdasan intelektual) selain emotion and spiritual quotient. 

Hal ini dilakukan agar publik tahu sejauh mana kesiapan dan keseriusan para kandidat untuk memajukan Indonesia ke depan. Oleh karena itu aneh jika calon pemimpin tidak siap menyampaikan visi misinya. 

"Jadi bagi Jokowi tidak perlu takut untuk debat. Kan sang petahana sudah menjalani pemerintahan jadi bisa paham," ujar Jerry kepada Harian Terbit, Minggu (6/1/2019).

Jerry menuturkan,  ketidaksiapan menyampaikan visi misi ini bisa menurunkan tingkat kredibilitas sang petahana. “Saya mendorong agar tetap ada pemaparan visi dan misi atau debat yang sesungguhnya. Karena  ini sudah ada jadwal dari KPU," tegasnya.

Netral

Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional Indonesia Muda (BPNIM) Hilman Firmansyah meminta agar masyarakat pro aktif mengawal dan mengawasi jalannya pemilu. "Kami Meminta KPU RI dapat bersikap netral dalam menyelenggarakan proses Pemilu 2019 ini agar tidak berpihak kepada salah satu paslon capres-cawapres tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi menyatakan, langkah yang diambil KPU yang membatalkan sosialisasi visi misi capres sangat tepat, meskipun alasannya tidak sesuai ketentuan UU Pemilu. Pembatalan rencana sosialisasi visi misi capres yang difasilitasi KPU itu sesuai ketentuan UU Pemilu. Meskipun alasan pembatalannya keliru,” ujar Tohadi kepada Harian Terbit, Minggu (6/1/2019). 

Menurut Pasal 1 angka 35 juncto Pasal 274 Ayat (1)  UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kata Tohadi, sosialisasi atau pemaparan visi misi capres merupakan bentuk kampanye sekaligus  materi kampanye itu sendiri.

Namun demikian, “Sesuai Pasal Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu, kewajiban KPU itu menyebarluaskan visi misi capres melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Jadi bukan dalam bentuk acara sosialisasi atau pemaparan visi misi capres dalam acara khusus tersendiri”, tegasnya advokat pada kantor hukum Tohadi & Kawan (AdiKa) ini.

Tohadi menyarankan kepada KPU agar sosialisasi atau pemaparan visi misi capres dikemas dalam bentuk debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon. “Tapi  dalam debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon, KPU juga jangan lebay deh. Mosok pertanyaan debat dibocorkan lebih dahulu kepada pasangan calon," jelasnya. 

Ketua KPU Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari. Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres.