Prof Ismail: Kriminalisasi Terhadap Petani Ironis

Safari
Prof Ismail: Kriminalisasi Terhadap Petani Ironis
Aksi mendesak setop kriminalisasi petani

Jakarta, HanTer-- Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Prof Ismail Rumadan mengatakan, apa yang disebut oleh Sekjen KPA Dewi Kartika terkait dengan kriminalilasi terhadap petani, menunjukkan, petani memiliki posisi yang lemah dihadapan pemilik modal. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat. 

“Adanya kriminalisasi terhadap petani sangat ironis. Karena Indonesia disebut sebagai negara agraris, tapi para petani tidak diberikan ruang yang luas untuk becocok tanam.  Tanah yang merupakan aset dan sumber kehidupan para petani justru dibatasi dan malah diberikan keluasan bagi para pelaku usaha pemilik modal untuk menguasai seluas-luasnya,” kata Prof Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Jumat (4/1/2019). 

Kebijakan reformasi agraria, ujar Prof Ismail, rezim Jokowi - JK sesungguhnya tidak pernah jalan. Bahkan boleh dikatakan rezim Jokowi - JK tidak paham apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks kebijakan reformasi agraria. Seakan-akan reformasi agraria ini hanya sekedar membagi bagikan sertifikat gratis bagi masyarakat. Karena proses bagi-bagi sertifikat tanah gratis bagi masyarakat tersebut adalah sebuah kebijakan yang sangat keliru dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

"Pemerintah harusnya memahami kepentingan masyarakat dalam
konteks kebijakan agraria ini," paparnya.

Prof Ismail memaparkan, reformasi agraria adalah untuk memperbaiki struktur ketimpangan lahan, mengembalikan tanah pada esensinya yakni sebagai alat produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta menaikkan taraf hidup petani, bukan malah sebaliknya pemerintah lebih memilih berpihak pada pelaku usaha pemilik modal sehingga hampir sebagian besar  lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian akibatnya  para petani kehilangan sumber penghidupannya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, kriminalisasi merupakan fenomena yang seharusnya tidak terjadi kepada siapapun,  termasuk kepada petani. Jika data adanya kriminalisasi terhadap petani itu benar maka sungguh sangat menyedihkan dan bertentangan dengan semangat negara hukum yang melindungi dan mensejahterakan warganya. "Tindakan kriminalitas terhadap petani harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum' (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengakui LBH Jakarta juga menangani kasus kriminalisasi terhadap petani. Dalam kasus-kasus yang ditangani LBH banyak rakyat yang diriminalisasi dengan pasal- pasal yang terkait dengan tanah, misalnya memasuki pekarangan tanpa izin (Pasal 167 KUHP), menyewakan tanah milik orang lain (Pasal 354 KUHP.

"Yang terjadi berkali-kali dalam kasus kriminalisasi misalnya adalah yang dialami nelayan Pulau Pari," paparnya.

940 Petani 

Dalam diskusi publik bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2018 KPA 'Bercermin Pada Janji Lama: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Politik 2019' di Kedai Kopi 89, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019) kemarin, 
Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 41 orang tewas, dan 546 dianiaya, 51 orang tertembak dan 940 petani dikriminalisasi sepanjang tahun 2015-2018. 

Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan,  kebanyakan dari para korban itu dijerat pasal karet. Beberapa pasal karet itu yakni pasal 187 KUHP, Pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, pasal 55 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, UU P3H pasal 12, pasal 82 ayat 1 huruf (a), pasal 17, pasal 92. Pihaknya menyayangkan hingga kini hak atas tanah tidak diindahkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

"Masalah agraria ini kronis dan dampak yang menjadi korbannya. Sayangnya hak atas tanah belum diakui bagian dari HAM," tegasnya.