Solusi Rolas Sitinjak BPKN Atas Dampak Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan

Safari
Solusi Rolas Sitinjak BPKN Atas Dampak Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan

Jakarta, HanTer  - Wakil Ketua Badan Perlundungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak mengkritik terkait makin banyaknya RS yang menghentikan layanan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sejak awal Januari 2019. Alasan penghentian pelayanan karena belum terakreditasi, dan masih dalam proses perpanjangan akreditasi RS, atau tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional belum terbit. 

"Hal ini sangat berpotensi merugikan akses masyarakat konsumen yang membutuhkan layanan kesehatan.," Ujar Rolas di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Dengan meluasnya penghentian memberikan pelayanan, sambung Rolas, maka pihaknya meminta Kemenkes dan BPJS segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas RS bersangkutan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat di wilayah. 

"Dengan demikian pasien RS di wilayah tersebut tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS," paparnya.

Rolas juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada RS. Pemerintah memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS yang bersangkutan melayani pasien BPJS. Pemerintah juga harus segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS.

"Selain itu pihak RS juga untuk segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini Rolas juga menyatakan, pasien kritis yang tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat. Pasien BPJS Mandiri agar segera melunasi tunggakan iuran bulanannya untuk membantu aliran kas BPJS.

Perlu diketahui,  memasuki awal tahun 2019, memang sejumlah RS mengeluarkan pengumuman, untuk sementara tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Pasien yang sudah telanjur datang ke rumah sakit tersebut harus mencari alternatif lainnya. Alasan pemutusan kerja sama ini menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan hal tersebut terkait dengan akreditasi RS yang diamanatkan dalam regulasi Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015. (Sap)


"Mencermati terhentinya layanan BPJS Kesehatan pada beberapa RS per 1 Januari 2019 dengan berbagai alasan seperti belum terakreditasi dan tidak direkomendasikan Kemenkes, msh dlm proses perpanjangan akreditasi RS, tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional belum terbit. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen yang selama ini mendapatkan layanan BPJS Kesehatan, " terangnya di Jakarta Sabtu (5/1/2019).

Menurutnya, RS swasta paling banyak melayani konsumen BPJS Kesehatan. Oleh karenanya tanpa RS swasta,  maka pelayanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan tidak akan bisa dipenuhi oleh RS pemerintah. Sehingga perlunya Menkes melakukan tertib adsminitrasi. Apalagi RS itu bisa saja di tahun 2017 lolos akreditasi dan bisa melayani pasien BPJS Kesehatan. Namun tahun 2018 tidak lolos. Sehingga, pengaturan adsminitrasi akreditasi adalah hal yang wajib dilakukan.

Rolas menambahkan,  BPKN meminta dengan segera, Kemenkes untuk dapat mempercepat proses terkait perizinan maupun akreditasi RS yang terkait dengan layanan BPJS.


"BPKN juga meminta pemerintah khususnya Bappenas dan Kemenkeu  untuk bisa segera mencairkan subsidi BPJS sehingga BPJS dapat menyalurkannya ke RS-RS yang tunggakan tagihannya belum dibayar pihak BPJS secara proporsional," tunjuknya. 


"ini sebagai early warning buat Kemenkes,  BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Masyarakat sudah membayar BPJS tapi malah tidak dapat akses pelayanan kesehatan.  Ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen yang sudah melaksanakan kewajiban membayar iuran tiap bulan, " sergahnya.  

Rolas menunjuk masyarakat yang begitu rentan dengan kecepatan layanan kesehatan rumah sakit. "Tiap malam ada saja orang yang sakit dan perlu pertolongan segera.  Tiap malam banyak orang berjuang dengan maut.  Dengan tertutupnya akses kesehatan ini,  maka Negara harus hadir, " sebutnya. 

Kepada para masyarakat yang tak mendapat layanan kesehatan ini agar melakukan aduan dalam perlindungan konsumen. "Pihak BPKN menghimbau agar pasien kritis yang tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPKN atau LPKSM terdekat," serunya. 

Atas polemik ini,  Rolas atas nama BPKN pun menghimbau kepada Kemenkes, BPJS Kesehatan,  dan pemerintah daerah untuk secepat mungkin mencari solusi terkait kerja sama yang terputus.  Sebab,  masyarakat harus segera mendapat akses kesehatan di mana pun lewat BPJS Kesehatan.  

"Persoalan adsminitrasi silahkan dibereskan tersendiri.  Hanya saja jangan karena adsminitrasi tersebut masyarakat kesulitan mendaoatkan akses pelayanan kesehatan dari pemerintah.  Sebab ini amanat UUD 45 yakni Negara memberikan perlindungan kesehatan kepada masyakat," tegas lelaki yang sebelymnya berprofesi sebagai pengacara dan sudah lima kali menang gugatan terhadap Lion Air karena penumpang diterlantarkan. 

Meski begitu,  BPKN meminta pihak RS untuk segera memenuhi persyaratan perizinan maupun akreditasi RS dengan secara paralel, namun tetap melayani pasien BPJS khususnya pasien dalam kondisi kritis.

Perlu diketahui,  memasuki awal tahun 2019, memang sejumlah RS mengeluarkan pengumuman, untuk sementara tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Pasien yang sudah telanjur datang ke rumah sakit tersebut harus mencari alternatif lainnya. Alasan pemutusan kerja sama ini menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan hal tersebut terkait dengan akreditasi RS yang diamanatkan dalam regulasi Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015.