Pengurus MUI Dukung Hukuman Potong Tangan

Safari
Pengurus MUI Dukung Hukuman Potong Tangan
Anton Tabah

Jakarta, HanTer - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anton T. Digdoyo mendukung penuh adanya usulan hukuman potong tangan terhadap koruptor. Alasannya hukuman potong tangan merupakan azas hukum yang adil sehingga sangat bagus jika diterapkan. Hukuman potong tangan juga diterapkan agar perilaku korupsi yang saat ini sudah merajalela bisa hilang di Indonesia.

"Siapapun yang usulkan (hukuman potong tangan) itu usulan yang sangat bagus," ujar KH Anton T. Digdoyo melalui sambungan telepon kepada Harian Terbit, Kamis (3/1/2019).

KH Anton menuturkan, azas dari hukum kepastian mendapatkan keadilan dan manfaat. Oleh karenanya mantan jenderal polisi ini mempertanyakan adanya kegaduhan terkait usulan koruptor yang dipotong tangannya. Apalagi usulan hukum mati terhadap penjahat ekstra ordinary seperti pengedar narkoba dan penjahat kelas kakap juga tidak membuahkan gaduh suasana di Indonesia.

"Usul hukuman mati saja tidak ribut (gaduh). Apalagi yang ribut malah yang ngaku-ngaku muslim pengurus MUI lagi. Ini aneh," paparnya.

Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini juga mengungkapkan bahwa ia telah berkali-kali menjadi komandan kewilayahan dan menyerap aspirasi masyarakat muslim maupun non muslim. Bahkan lebih banyak dari tokoh-tokoh non muslim yang juga keturunan Tionghoa, India dan lainnya yang justru mengusulkan agar diberlakukan hukum potong tangann untuk  koruptor.

"Mereka minta hukum potong tangan dengan alasan pasti efektif untuk  basmi korupsi yang makin meggila. Mereka bilang hukum Islam lebih efektif," paparnya.

KH Anton heran jika ada orang Islam yang malah menentang dan menolak usulan potong tangan terhadap koruptor dengan berbagai alasan yang aneh. Padahal ganti UUD 45 saja boleh bahkan diatur dalam UUD juga. Karena selain hukum agama maka adanya hukum merupakan kesepakatan sosial. Hanya agama ya g mutlak tidak boleh diubah apalagi diganti. 

"Usulsn potong tangan terhadap koruptor bukan hal baru. Karena ketika saja jadi Khotib sholat Idul Adha 2014 di Depok juga usulan potong tangan diisambut positif oleh ribuan jamaah. Karena itu usulan tersebut harus diapresiasi. Seorang mu'min yang baik pasti berharap walau dalam doa agar hukum Alloh dapat berjalan dengan baik. Itulah selemah-lemahnya iman," pungkasnya.

Tak Ada Usulan 

Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengatakan MUI tidak pernah mengusulkan hukuman potong tangan untuk masuk dalam rangkaian hukum positif. Masduki juga menegaskan MUI tidak pernah membahas sedikitpun terkait wacana tersebut. Oleh karenanya Masduki mengimbau masyarakat tidak terpancing dengan beragam pernyataan terkait wacana potong tangan.
   
"Sistem hukum positif di Indonesia, memiliki tingkatan dan kerumitan apabila hendak diubah, ditambah dan/atau dikurangi produknya," jelasnya.
   
Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain berbicara mengenai hukuman tersebut. Dia menengarai menggodok hukuman potong tangan dan akan mengusulkannya pasca-Pilpres 2019. 

Masduki mengatakan dalam rapat internal MUI, Zulkarnain selaku pengurus tidak pernah membicarakan usulan tersebut. "Kami MUI merasa kaget dengan pernyataan yang disampaikan beliau," kata dia.