Jaga Kedaulatan, Jokowi Harus Tolak Perekaman Data Pribadi Karena Menzolimi Jamaah umroh

Harian Terbit/Safari
Jaga Kedaulatan, Jokowi Harus Tolak Perekaman Data Pribadi Karena Menzolimi Jamaah umroh

Biro perjalanan ibadah umroh yang tergabung dalam Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan terkait  pelaksanaan rekam biometrik terhadap calon jamaah umrah oleh VFS Tasheel. Apalagi perekaman data pribadi tersebut dilakukan perusahaan asing dan datanya diserahkan ke pemerintah Arab Saudi.

Apalagi dalam pelaksanaan perekaman tersebut telah menyulitkan para jamaah umroh. Banyak jamaah umroh harus melakukan perjalanan jauh seperti jamaah dari Sorong harus ke Makasar untuk melakukan perekaman. Ketika sampai di Makasar pun tidak langsung dilayani karena minimnya alat dan SDM dari VFS Tasheel. Akibatnya jamaah harus mengeluarkan banyak biaya dan waktu hanya untuk perekaman yang seharusnya bisa dilakukan saat mengurus paspor atau e-KTP.

"Ini masalah kedaulatan maka negara harus hadir. Sementara ini sikap pemerintah masih belum jelas," ujar Ketua Patuhi, H Fuad Hasan Masyhur di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Menurutnya Kementerian Agama (Kemenag) harus cepat bergerak untuk menolak perekaman biometrik VFS Tasheel. Kemenag jangan menganggap remeh adanya perekaman biometrik terhdap jamaah umroh. Apalagi jumlah jamaah umroh dari Indonesia mencapai 1 juta setiap tahunnya. Karenanya perekaman biometrik merupakan pendzoliman terhadap jamaah umroh. Karena jamaah harus menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk melakukan perekaman yang pada dasarnya bisa dilakukan di bandara tujuan.

"Makanya Presiden Jokowi harus menolak perekaman biometrik ini," tegasnya.

Jika Jokowi tidak merespon keluhan jamaah, sambung Fuad, maka pelaksanaan perekaman biometrik adalah persoalan politik yang bisa berujung ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun Fuad menyakini Jokowi akan mendelegasikan menteri terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi jamaah. Karena perekaman biometrik merupakan bentuk pendzoliman terhadap jamaah.Apalagi Malaysia juga menolak adanya perekaman biometrik terhadap jamaahnya. 

"Sebagai kepala negara (Jokowi) pasti akan merespon karena ini persoalan umat yang meresahkan maka negara harus hadir. Karena di Malaysia juga tidak ada itu. Karena negaranya hadir," tegasnya.  

Seperti diketahui Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) mengajak beberapa asosiasi dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap VFS Tasheel dengan menggelar konferensi pers. Asosiasi yang sama-sama menolak VFS Tasheel di antarnya Himpuh, Amphuri, Asphurindo, dan Kesthuri. Masing-masaing asosiasi hadiri langsung oleh ketua umumnya. 

Kekecewaan

Sementara Ketua Amphuri, Joko Asmoro mengatakan,  keluhan para jamaah umroh sudah dilayangkan kepada Kementerian Agama RI, Kemenlu RI, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Bahkan keluhan juga sudah disampaikan dengan menemui secara langsung Wakil Menteri Haji bidang Umrah, Dr. Wazan di Jedah. Tapi keluhan yang disertai foto, video atas kesulitan dan kesengsaraan jamaah umroh terus berlangsung sejak diwajibkannya kelengkapan data biometrik ini oleh Kedutaan Saudi per 17 Desember 2018.

"Kami akan berupaya meneruskan keluhan, kekecewaan dan aspirasi jamaah umroh Indonesia untuk  meminta kepada Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah yang berkewajiban melindungi kedaulatan negara Indonesia agar segera menstop kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri warga negara Indonesia tanpa hak di wilayah hukum kedaulatan Indonesia," tegasnya.