Menyerang dengan Taktik Gerilya, Kelompok Teroris Ali Kalora Memberi Pesan Masih Eksis

Harian Terbit/Safari
Menyerang dengan Taktik Gerilya, Kelompok Teroris Ali Kalora Memberi Pesan Masih Eksis

Sebanyak 60 anggota atau dua satuan setingkat peleton (SST) Brimob dikerahkan untuk membantu Polres Parigi Moutong mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pengejaran dilakukan menyusul penembakan kelompok ini terhadap dua polisi yang tengah mengevakuasi korban mutilasi di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.

"Saat ini Satgas Tinombala Polda Sulteng masih mengejar kelompok Ali Kalora dan kawan-kawan," kata Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa.

20 Orang

Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meyakini aksi baku tembak antara kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora dengan polisi ingin membawa pesan bahwa MIT pimpinan Ali Kalora masih eksis. Apalagi tipikal kelompok Ali Kalora ini sangat resisten (benci dan dendam) terhadap aparat keamanan terutama personil Polri lebih khusus Densus 88. 

"Kekuatan kelompok Ali Kalora saat ini tinggal sekitar 20 orang. Kelompok ini, pasca tsunami Palu, ada indikasi jumlahnya bertambah dari sebelumnya yang kurang dari 20 orang," kata Harits Abu Ulya dalam pesan tertulisnya kepada Harian Terbit, Rabu (2/1/2019).

Menurut Harits, selama ini kelompok Ali Kalora bertahan gerilya di sekitar pegunungan Poso (Parigi). Kelompok Ali Kalora melanjutkan jejak sosok sebelumnya yakni Santoso; dengan keterbatasan senjata dan amunisi sehingga mereka cukup menguasai medan pegunungan. Penguasaan medan pegunungan ini menjadi salah satu keunggulan Kelompok Ali Kalora. Namun tetap saja aparat gabungan TNI-Polri lebih unggul dari sisi jumlah personil, logistik, persenjataan dan pengetahuan strategi tempurnya terutama bagi prajurit TNI.

Harits menyebut, logistik yang diperoleh kelompok Ali Kalora bisa saja didapat dari simpatisan atau jejaringnya yang di bawah (masyarakat) atau sumber-sumber dan cara lainnya. 

Menurutnya, awal kontak senjata diduga adanya seorang sipil (petani ladang) penebang kayu hutan yang dicurigai oleh kelompok Ali Kalora sebagai mata-mata atau informan kepolisian. "Sangkaan atau kegurigaan ini yang memicu kelompok Ali Kalora mengeksekusi orang sipil tersebut pada tanggal 28 Desember dan korban baru ditemukan tanggal 29 Desember oleh penduduk," paparnya.

Kontak tembak senjata dengan aparat polisi pun terjadi pada tanggal 31 Desember 2018 saat evakuasi korban dan berakibat beberapa personel kepolisian menjadi korban tembak. Upaya evakuasi oleh aparat Kepolisian adalah momentum yang ditunggu oleh kelompok Ali Kalora untuk melakukan serangan terbatas dengan taktik gerilya. Dengan cara seperti itu cukup memberikan pesan kepada publik bahwa mereka masih eksis dan mampu memberikan perlawanan. 

"Meski sejatinya dengan keterbatasan personil dan persenjataan tidak mungkin Ali Kalora cs melakukan serangan dalam durasi yang panjang, maka cukup hit and run (tembak dan lari) menjadi pilihannya," jelasnya.

Harits menilai, dari kasus kontak tembak yang terjadi menjadi bukti bahwa kelompok Ali Kalora masih ada. Oleh karenanya potensi gangguan keamanan dari kelompok sipil bersenjata seperti Ali Kalora kapan saja bisa muncul di sekitar wilayah pergerakannya. Apalagi Ali Kalora cs telah masuk dalam DPO serta operasi Tinombala juga masih digelar. Saat ini masyarakat Poso sangat butuh rasa aman dan penguasa harus hadir untuk 
 memberikan rasa aman.

"Soal Poso hakikatnya bukan sekedar isu terorisme tapi ada kompleksitas, oleh karena itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata," jelasnya.

Harits menyarankan jika ingin meyelesaikan kasus Poso dengan pendekatan keamanan maka harusnya kirim saja pasukan TNI dari unit raider atau Kopasus untuk memburu kelompok Ali Kalora. Karena polisi tidak dididik dengan kemampuan perang gerilya hutan. Jadi yang punya kapasitas untuk hadapi kelompok seperti itu tentu TNI. Oleh karenanya perlu keputusan politik yang tegas agar tidak berlarut-larut dan operasi Tinombola berlangsung berjilid-jilid. 

"Karena operasi terlalu lama juga bisa kontra produktif terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan psikologi masyarakat," tandasnya.

#Teroris   #Poso   #Brimob