Sidang Korupsi Proyek PLTU Riau-1, KPK Harus Periksa Mekeng dan Jonan

Safari
Sidang Korupsi Proyek PLTU Riau-1, KPK Harus Periksa Mekeng dan Jonan
Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut terlibat kasus korupsi PLTU-1 Riau

Jakarta, HanTer - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Melchias Marcus Mekeng dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan disebut terdakwa dan mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, terkait kasus korupsi PLTU-1 Riau.

"Melchias Mekeng atau siapapun yang terindikasi bermasalah korupsi, harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara kuat, jeli dan tegas," kata Adri Zulpianto menanggapi nama- nama pejabat yang disebut dalam persidangan kepada Harian Terbit, Kamis (3/1/2019).

Menanggapi hal ini, koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto mengatakan, KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara kuat, jeli dan tegas terhadap nama - nama pejabat yang disebut dalam persidangan. 

Menurut Adri, Melchias Mekeng dan Ignatius Jonan harus turut diperiksa karena keduanya memiliki kekuasaan. Baik sebagai bagian dari pengatur anggaran di setiap proyek pengadaan, karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, sehingga dapat diduga kuat terlibat dalam pengaturan anggaran proyek. Sementara Ignatius Jonan juga memiliki kekuasaan untuk memberikan izin suatu proyek.

"Dan yang patut menjadi catatan adalah, Melchias Mekeng tidak kali ini saja tersangkut permasalahan korupsi, karena selain kasus korupsi PLTU Riau yang saat ini sedang di jalani, Melchias Mekeng juga sempat tersangkut masalah korupsi e-KTP," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga meminta agar KPK menyelidiki peran Mekeng dan Jonan dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau -1. Peran keduanya jangan diabaikan KPK begitu saja. Apalagi dalam proses penyidikan, KPK hanya menanyakan Mekeng terkait pengangkatan Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR

"Jadi ini menjadikan aneh dan janggal bagi publik kepada KPK. Jadi KPK harus selidiki itu," tegasnya.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/1/2019),  mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyebut nama Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Melchias Marcus Mekeng dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Nama Mekeng disebut dari keterangan Nenie Afwani, yang merupakan anak buah Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal. 

Eni disebut berperan menjembatani Samin dengan Kementerian ESDM. Hal itu pun diakui Nenie. "Yang jelas, waktu itu kami memang ingin sekali berkomunikasi dengan ESDM karena kami dapat putusan penundaan tapi tidak dijalankan gitu lho. Kemudian Pak Samin Tan punya kenalan atau ini, saya diperkenalkan dengan Bu Eni," ucap Nenie saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Eni di Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Nenie juga sempat mengamini berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya yang dibacakan jaksa mengenai Mekeng. Jaksa menyebut Nenie mengaku dikenalkan Samin kepada Eni dan Mekeng. Setelah itu, Samin dihadirkan sebagai saksi. Samin mengaku mengenal Mekeng sebagai kawan lama. Dia saat itu meminta dikenalkan kepada anggota DPR yang mengurusi pertambangan.

"Saya diminta ketemu beliau (Eni) di kantor Pak Mekeng. Kemudian dikenalkan dengan Bu Eni," jawab Samin.

Eni, yang belakangan dimintai tanggapan atas kesaksian itu, mengakui apa yang dilakukannya dengan membantu PT AKT merupakan perintah Mekeng. Namun Eni tidak menyebut apakah ada aliran uang apa pun kepada Mekeng. "Memang untuk membantu PT AKT, saya diperintah oleh Ketua Fraksi saya, Bapak Mekeng, di Partai Golkar," ucap Eni.

Sementara nama Menteri Energi dan ESDM, Ignasius Jonan, disebut dalam transkrip WhatsApp (WA) yang jadi barang bukti dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Pesan WA itu adalah antara Eni dan Samin. Eni sempat mengungkap akan mempermalukan Jonan apabila tidak memberikan persetujuan.

Selain percakapan pada 3 Juni 2018 itu, jaksa KPK juga turut menampilkan transkrip percakapan keduanya pada 5 Juni 2018. Dalam percakapan itu, Eni menyebut Jonan telah menyetujui permintaannya pada rapat kerja (raker) dengan Kementerian ESDM.

Hakim ketua Yanto yang memimpin persidangan itu turut menanyakan dan memastikan siapa sosok bernama Jonan itu kepada Samin Tan. "Terus yang dimaksud Jonan itu siapa?" tanya Hakim Yanto. "Yang saya tahu ya menteri ESDM," kata Samin Tan.

Dalam kasus ini, Eni tak hanya didakwa menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 6 miliar. Uang itu berasal dari 4 pengusaha yang bergerak di bidang energi dan migas, salah satunya Samin Tan. Dari Rp 6 miliar itu, sebesar Rp 5 miliar berasal dari Samin Tan.

#Korupsi   #plturiau   #korupsi   #kpk